Dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (6/11/2026), Gus Ipul mengungkapkan bahwa lebih dari satu juta orang telah mendaftar sebagai agen Perlinsos Digital. Namun, baru sekitar 50 persen yang aktif membantu masyarakat melakukan registrasi.
“Sudah satu juta lebih agen yang mendaftar, tapi baru 50 persen yang membantu orang lain. Sisanya masih sekadar mendaftar dan belum bergerak,” kata Gus Ipul.
Ia meminta pemerintah daerah mengaktifkan seluruh agen dengan melibatkan ASN, pendamping sosial, perangkat desa, hingga pengurus RT dan RW.
Dari 38 provinsi di Indonesia, baru Aceh dan Bali yang berhasil melampaui target registrasi 50 persen. Aceh mencatat capaian 51,2 persen, sedangkan Bali 50,7 persen.
Gus Ipul menyebut kecepatan registrasi mengalami penurunan. Dari sebelumnya rata-rata 506 ribu keluarga per hari pada 12–18 Oktober, menjadi sekitar 377 ribu keluarga per hari dalam tujuh hari terakhir.
Pemerintah menargetkan kecepatan tersebut meningkat menjadi 521 ribu keluarga per hari agar seluruh target registrasi dapat tercapai hingga akhir Desember 2026.
Ia juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta masyarakat miskin dan rentan agar tidak kehilangan akses bantuan pada 2027.
Menurut Gus Ipul, Perlinsos Digital akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menilai kelayakan penerima bantuan secara berbasis sistem, bukan berdasarkan keputusan individu pejabat.
Penyaluran bansos melalui sistem tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada triwulan pertama 2027.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah mengoptimalkan agen yang telah terdaftar. Ia bahkan mendorong percepatan registrasi hingga satu juta keluarga per hari.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga meminta setiap daerah membentuk tim atau satuan tugas untuk mengawal pelaksanaan program tersebut. Evaluasi akan dilakukan setiap pekan, termasuk mempertimbangkan pemberian penghargaan bagi daerah dengan capaian terbaik.
Pemerintah berharap percepatan Perlinsos Digital dapat meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran.[*]
