Opini - Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menjadi persoalan serius yang berkaitan dengan peningkatan emisi gas rumah kaca, deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, serta aktivitas industri ekstraktif. Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang menghadapi persoalan tersebut. Kekayaan hutan dan sumber daya alamnya berhadapan dengan ekspansi pertambangan, industri, dan pembangunan yang memberikan tekanan terhadap lingkungan.
Salah satu kebijakan pemerintah untuk menekan emisi adalah pendanaan karbon melalui skema Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF). Berdasarkan pemberitaan Kaltim Post berjudul “Dana Karbon Kaltim Sasar 100 Desa, Penguatan Masyarakat Jadi Fokus”, program ini memiliki pendanaan Rp73,2 miliar dengan sasaran 100 desa dan 172 kelompok penerima manfaat. Sebagian besar dana diarahkan untuk penguatan masyarakat serta perlindungan lingkungan, hutan, dan lahan.
Program ini tentu memiliki peluang mendukung konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah dana karbon benar-benar menyelesaikan akar kerusakan lingkungan, atau hanya menjadi solusi tambal sulam selama eksploitasi sumber daya alam terus berlangsung?
Kerusakan Lingkungan: Persoalan Sistemik
Peningkatan emisi gas rumah kaca tidak dapat dilepaskan dari pembakaran energi fosil, perubahan penggunaan lahan, deforestasi, dan kerusakan ekosistem. Aktivitas pertambangan dan industri ekstraktif juga berpotensi menimbulkan perubahan bentang alam, pencemaran air, degradasi tanah, serta hilangnya habitat satwa.
Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh alam, melainkan juga masyarakat. Penurunan kualitas air dan udara, ancaman terhadap mata pencaharian, hingga meningkatnya risiko bencana menjadi konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat sekitar. Ironisnya, keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam tidak selalu dinikmati oleh mereka yang menanggung dampak kerusakannya.
Karena itu, persoalan lingkungan bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga persoalan tata kelola ekonomi dan politik: siapa yang menguasai sumber daya alam, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang menanggung kerugian?
Dana Karbon: Solusi Tambal Sulam Kapitalisme
Dana karbon merupakan instrumen pembiayaan untuk mendukung pengurangan emisi, perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui skema pembayaran berbasis hasil, pendanaan diberikan berdasarkan capaian pengurangan emisi yang telah ditentukan.
Namun, kebijakan ini memiliki keterbatasan apabila tidak disertai perubahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam.
Pertama, pendekatan kompensasi berisiko menggeser perhatian dari pencegahan. Perlindungan dan rehabilitasi hutan memang penting, tetapi tidak akan efektif apabila pembukaan lahan, pencemaran, dan kerusakan akibat aktivitas industri serta pertambangan tidak dikendalikan sejak awal.
Kedua, lingkungan berpotensi diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Pengurangan emisi dinilai berdasarkan nilai karbon yang dapat dikompensasikan atau diperdagangkan. Akibatnya, fungsi ekologis hutan dan hak masyarakat berisiko ditempatkan di bawah kepentingan ekonomi.
Ketiga, persoalan keadilan distribusi perlu mendapat perhatian. Masyarakat desa dan masyarakat adat tidak boleh sekadar menjadi pelaksana program konservasi. Mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat nyata serta perlindungan atas ruang hidupnya.
Keempat, terdapat risiko legitimasi terhadap eksploitasi yang berlanjut. Seolah-olah kerusakan lingkungan dapat ditebus dengan membayar kompensasi atau membiayai konservasi di tempat lain. Padahal, hilangnya habitat, pencemaran, dan kerusakan ekosistem tidak selalu dapat dipulihkan dengan uang.
Dalam perspektif ekonomi politik Islam, persoalan mendasar kapitalisme terletak pada dominasi orientasi keuntungan yang dapat mengalahkan kepentingan masyarakat dan kelestarian alam. Selama eksploitasi sumber daya alam tetap berlangsung tanpa pengendalian yang tegas, dana karbon hanya berpotensi menjadi instrumen koreksi terhadap kerusakan, bukan penyelesaian akar masalah.
Solusi Islam: Pencegahan dan Pemulihan
Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan kehidupan. Allah Swt. Berfirman:
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS Al-A’raf [7]: 56).
Ayat ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pengelolaan lingkungan harus berlandaskan amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Solusi Islam mencakup dua pendekatan.
Pertama, solusi preventif (pencegahan). Negara harus menjadikan pencegahan kemudaratan sebagai prinsip utama kebijakan lingkungan. Kaidah fikih la dharar wa la dhirar menegaskan larangan menimbulkan bahaya. Karena itu, pengawasan terhadap pertambangan, industri, perkebunan, dan pembangunan harus dilakukan sejak tahap perencanaan dan perizinan.
Selain itu, pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan status kepemilikannya menurut syariat. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh segelintir pihak hingga masyarakat kehilangan hak atas manfaatnya. Rasulullah saw. Bersabda bahwa kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (HR Abu Dawud).
Prinsip tersebut menjadi landasan pentingnya pengelolaan sumber daya vital untuk kepentingan umum dan pencegahan monopoli yang merugikan masyarakat. Pembangunan juga harus diarahkan pada kemaslahatan, bukan eksploitasi tanpa batas, melalui perlindungan hutan dan gambut, pengendalian emisi, serta penataan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan.
Kedua, solusi kuratif (pemulihan). Kerusakan yang telah terjadi harus dipulihkan melalui rehabilitasi hutan, lahan bekas tambang, gambut, dan daerah aliran sungai berdasarkan kondisi ekologis masing-masing. Pemulihan tidak boleh berhenti pada penanaman simbolis, tetapi harus diukur dari kembalinya fungsi ekosistem.
Pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan juga harus bertanggung jawab atas dampaknya sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai seluruh beban pemulihan justru ditanggung masyarakat melalui anggaran publik, sementara pelaku kerusakan lepas dari tanggung jawab.
Dana karbon hanya lah instrumen tambal sulam kapitalis. Dana karbon tidak dapat menyelesaikan permasalahan emisi Dan lain lain. Meskipun dikatakan bahwa dana karbon mendukung konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Jika pengelolaannya transparan, dapat diaudit, tepat sasaran, dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi. Maka, apakah dana karbon menjadi solusi. Tentu tidak. Dana tersebut hanya menjadi instrumen pendukung, bukan pembenaran bagi eksploitasi yang terus berlangsung.
Penutup
Kerusakan lingkungan tidak cukup diselesaikan dengan kompensasi karbon dan program rehabilitasi. Akar persoalannya harus ditangani melalui perubahan tata kelola sumber daya alam yang menjamin keadilan, mencegah eksploitasi berlebihan, dan menempatkan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan sebagai prioritas. Dan perubahan tata kelola ini hanya dimiliki oleh sistem pemerintahan Islam, Khilafah Islamiyah.
Islam menawarkan paradigma pengelolaan sumber daya alam yang tidak berorientasi pada keuntungan semata, melainkan pada amanah, keadilan, dan kemaslahatan seluruh rakyat. Negara Khilafah hadir sebagai pengurus dan pelindung kepentingan umum, bukan sekadar regulator yang membiarkan sumber daya alam dikuasai demi kepentingan segelintir pihak.
Wallahu a’lam bishawab.
Penulis oleh: Tri Maya | Aktivis Muslimah
