Banda Aceh – Gerakan Titipan Rakyat (Getar) Aceh mendesak Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengambil langkah politik yang tegas terkait implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Sekretaris Jenderal Getar Aceh, Teuku Izin, menilai Pemerintah Aceh dan DPRA selama ini terlalu sering menjadikan pemerintah pusat sebagai alasan belum terlaksananya pengibaran bendera Aceh. Padahal, menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keberanian politik, keseriusan, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.
Teuku Izin menyoroti bahwa Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 hingga kini belum dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, ia meminta Pemerintah Aceh dan DPRA memperjelas langkah hukum dan kebijakan yang akan ditempuh untuk memberikan kepastian terkait implementasi qanun tersebut.
Menurutnya, persoalan bendera Aceh tidak seharusnya terus berlarut-larut tanpa kejelasan. Pemerintah daerah dan DPRA perlu menunjukkan keseriusan dalam mencari penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menilai terdapat kontradiksi antara pernyataan politik yang kerap mengangkat persoalan identitas dan martabat Aceh dengan kenyataan belum adanya langkah konkret untuk merealisasikan pengibaran bendera Aceh di lingkungan pemerintahan.
Selain itu, regulasi turunan yang diharapkan memberikan kepastian pelaksanaan dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Teuku Izin menegaskan, persoalan tersebut tidak semestinya terus dibebankan kepada pemerintah pusat. Pemerintah Aceh dan DPRA, kata dia, harus menunjukkan kepemimpinan, konsistensi, serta tanggung jawab politik dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut regulasi dan aspirasi masyarakat Aceh.
Atas dasar itu, Getar Aceh mendesak Gubernur Aceh dan DPRA agar tidak terus saling melempar tanggung jawab atau berlindung di balik alasan yang sama.
Jika Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dinilai dapat dilaksanakan, pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret. Namun, apabila terdapat kendala hukum yang menghambat implementasinya, Pemerintah Aceh dan DPRA juga harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
"Jangan terus menjadikan pemerintah pusat sebagai alasan. Jika memang berkomitmen terhadap qanun tersebut, tunjukkan melalui langkah nyata. Masyarakat Aceh membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan politik," tegas Teuku Izin.
Getar Aceh berharap Gubernur Aceh dan DPRA dapat mengambil langkah politik yang terukur, transparan, dan bertanggung jawab sehingga persoalan implementasi Qanun Bendera dan Lambang Aceh tidak terus menjadi polemik tanpa kepastian.[Adul]
