Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, meminta delapan pimpinan partai politik yang memiliki fraksi di DPR RI segera menindaklanjuti desakan masyarakat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jimly menilai, pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dapat menjadi salah satu rujukan hukum untuk membahas persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Menurut mantan Ketua MK itu, polemik yang terus berlarut-larut perlu segera diselesaikan agar tidak mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini, gitu loh. Nanti mengganggu stabilitas pemerintahan selama 3 tahun,” kata Jimly usai menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Ia berharap aspirasi masyarakat dapat didengar oleh seluruh pejabat negara, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Jimly secara khusus meminta delapan pimpinan partai politik di DPR mengambil keputusan melalui musyawarah.
“Terutama adalah pimpinan partai, delapan partai. Kan yang menentukan sekarang ini pimpinan partai. Maka mudah-mudahan keputusan segera diambil dengan musyawarah, gitu, yang intinya apa yang terjadi sekarang ini enggak boleh dibiarkan,” ujarnya, Seperti yang dikutip pada Sindonews.
Pernyataan tersebut disampaikan Jimly di tengah berkembangnya desakan sejumlah elemen masyarakat agar DPR menindaklanjuti persoalan pemakzulan Gibran melalui jalur konstitusional.[*]
