Jakarta – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusannya, MA memerintahkan pencabutan surat keterangan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019.
Dikutip dari Kompas.com, Selasa (10/11/2026), putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada 30 Oktober 2026 memuat sejumlah pertimbangan hukum terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangannya, MA menyebut dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan keikutsertaannya dalam kegiatan perkuliahan.
" Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," demikian pertimbangan dalam putusan MA.
MA juga menilai penyetaraan pendidikan dengan kurikulum internasional tanpa didukung ijazah atau dokumen kelulusan merupakan tindakan yang tidak cermat dan bertentangan dengan asas kecermatan formal.
Dalam amar putusannya, MA mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Selain itu, MA menghukum pihak termohon kasasi membayar biaya perkara pada seluruh tingkat pengadilan. Khusus pada tingkat kasasi, biaya perkara ditetapkan sebesar Rp400.000.[*]
