Aceh Utara – Kematian seorang pekerja di kolam penampungan air (water pond) area operasional perusahaan di Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, menjadi perhatian serius DPRK Aceh Utara. Komisi III berencana memanggil manajemen PT Pema Global Energi (PGE) dan PT Bina Mitra Artha (BMA) untuk meminta penjelasan sekaligus mengevaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Insiden yang terjadi pada Senin (9/11/2026) itu dinilai perlu ditindaklanjuti secara menyeluruh, terutama terkait sistem pengawasan pekerja, standar keselamatan di area berisiko, serta kesiapan perusahaan dalam menangani keadaan darurat.
Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Hanafiah Arasyah, menegaskan bahwa keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional perusahaan, terlebih di sektor minyak dan gas bumi (migas).
Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya menjalankan kegiatan operasional, tetapi juga harus memastikan seluruh pekerja terlindungi melalui penerapan standar keselamatan yang ketat dan pengawasan yang memadai.
"Kami akan memanggil PT PGE dan PT BMA untuk meminta penjelasan secara terbuka mengenai kronologi kejadian, sistem pengawasan pekerja, serta bagaimana penerapan standar keselamatan kerja di lokasi tersebut. Jangan sampai ada aspek keselamatan yang luput dari perhatian perusahaan," tegas Hanafiah.
DPRK Soroti Pengawasan di Area Water Pond
Selain meminta penjelasan mengenai kronologi kejadian, Komisi III DPRK Aceh Utara juga menyoroti dugaan belum tersedianya kamera pengawas atau CCTV di sekitar area water pond.
Hanafiah mengatakan, keberadaan CCTV penting untuk mendukung pengawasan aktivitas pekerja, mengidentifikasi kondisi di lapangan, serta membantu proses investigasi apabila terjadi kecelakaan.
"Jika benar tidak tersedia CCTV di area tersebut, ini perlu menjadi perhatian serius. Kami ingin mengetahui bagaimana sistem pengawasan perusahaan terhadap lokasi yang memiliki potensi risiko tinggi, termasuk siapa yang bertanggung jawab memastikan keselamatan pekerja di area tersebut," ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap area berisiko tidak boleh hanya bergantung pada prosedur tertulis. Perusahaan juga harus memastikan sistem pengamanan berjalan efektif dan mampu mencegah terjadinya kondisi yang membahayakan pekerja.
Komisi III DPRK Aceh Utara juga akan mengevaluasi penerapan sistem Health, Safety and Environment (HSE) di lingkungan operasional BMA.
Evaluasi tersebut meliputi keberadaan petugas HSE, penerapan standar operasional prosedur (SOP), identifikasi potensi bahaya (hazard identification), pengarahan keselamatan (safety induction), hingga kesiapan prosedur tanggap darurat.
Hanafiah menilai, area kolam penampungan air semestinya dilengkapi pengamanan yang sesuai dengan tingkat risiko, seperti pagar pembatas, rambu peringatan bahaya, akses penyelamatan, pelampung keselamatan, serta sistem pemantauan yang memadai.
"Kami ingin memastikan apakah perusahaan telah melakukan kajian risiko sebelum aktivitas operasional berjalan. Apakah pekerja sudah mendapatkan pengarahan keselamatan? Apakah tersedia petugas HSE yang melakukan pengawasan? Dan bagaimana prosedur penyelamatan apabila terjadi kondisi darurat?" tanyanya.
Menurut Hanafiah, evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa standar keselamatan tidak hanya tercantum dalam dokumen perusahaan, tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.
Komisi III DPRK Aceh Utara juga meminta PT PGE dan BMA menjelaskan pembagian tanggung jawab dalam pengawasan dan perlindungan keselamatan pekerja.
Hanafiah mengingatkan, tanggung jawab keselamatan tidak boleh terputus antara perusahaan utama dan perusahaan pelaksana kegiatan. Perlindungan harus mencakup seluruh pekerja, termasuk mereka yang berada di bawah perusahaan subkontraktor.
Untuk mendukung proses penyelidikan, Komisi III meminta seluruh bukti terkait insiden tersebut diamankan. Bukti itu meliputi rekaman CCTV apabila tersedia, laporan HSE, dokumen SOP, catatan aktivitas pekerja, serta hasil investigasi internal perusahaan.
"Kami tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum hasil investigasi resmi disampaikan. Namun, peristiwa ini harus diusut secara transparan dan menyeluruh. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan kerja, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Komisi III DPRK Aceh Utara berharap kepolisian dan instansi teknis terkait melakukan investigasi secara profesional untuk memastikan penyebab meninggalnya pekerja tersebut.
Investigasi juga diharapkan dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan dalam penerapan sistem keselamatan kerja, sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan dan kejadian serupa tidak terulang.
Hanafiah menegaskan, investasi migas di Aceh Utara harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Namun, kepentingan operasional perusahaan tidak boleh mengesampingkan perlindungan terhadap pekerja.
"Investasi migas di Aceh Utara harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Namun, jangan sampai kepentingan operasional dan investasi mengabaikan keselamatan manusia. Nyawa pekerja harus menjadi prioritas utama," tutup Hanafiah Arasyah.[*]
