Presiden Mahasiswa STIH Al Banna Kecam Penembakan Warga Sipil di Pidie, Desak Komnas HAM Turun Tangan

 


Lhokseumawe – Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Al Banna Lhokseumawe, Muksalmina, mengecam keras peristiwa penembakan terhadap warga sipil di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada Rabu (4/11/2026). Ia mendesak pemerintah dan seluruh lembaga terkait mengusut tuntas peristiwa tersebut, mengungkap pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan berkeadilan.

“Tidak ada persoalan sosial maupun politik yang boleh diselesaikan dengan mengorbankan nyawa manusia. Hak untuk hidup merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Kami mendesak agar peristiwa ini diusut secara menyeluruh dan para pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Muksal Mina dalam pernyataan sikapnya, Kamis (5/11/2026).

Muksal menilai peristiwa yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dipandang sebagai persoalan penertiban biasa.

Menurutnya, hilangnya nyawa warga sipil dalam peristiwa yang melibatkan aparat negara merupakan persoalan serius yang harus dijawab melalui pengungkapan fakta, pertanggungjawaban hukum, serta pemenuhan hak-hak korban dan keluarganya.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan pengibaran Bendera Bulan Bintang seharusnya diselesaikan melalui pendekatan hukum, dialog, dan komunikasi yang bermartabat, bukan dengan tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat.

“Perbedaan pandangan mengenai simbol daerah tidak boleh berujung pada tindakan kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Aparat keamanan memiliki kewajiban melindungi masyarakat, bukan menghadirkan ketakutan di tengah kehidupan sipil,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muksal mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia segera mengambil langkah untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara independen, objektif, serta imparsial terhadap peristiwa penembakan tersebut.

Ia merujuk pada Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup serta menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Muksal, Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan pemantauan, memeriksa peristiwa yang diduga mengandung pelanggaran HAM, meminta keterangan pihak terkait, serta mengumpulkan dokumen dan informasi yang diperlukan.

“Kami meminta Komnas HAM tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga mempertimbangkan langkah pemantauan secara langsung, mengumpulkan bukti, meminta keterangan saksi, serta memastikan hak-hak korban dan keluarganya terlindungi,” katanya.

Ia menambahkan, pemeriksaan harus mencakup seluruh rangkaian peristiwa, termasuk pemeriksaan forensik dan balistik, penelusuran penggunaan senjata dan amunisi, serta pengungkapan kronologi kejadian secara utuh.

Dalam pernyataan sikapnya, Muksal juga menyoroti pentingnya pengusutan pertanggungjawaban hingga tingkat rantai komando apabila ditemukan bukti keterlibatan atau tanggung jawab pihak yang memberikan perintah maupun memiliki kewenangan dalam operasi tersebut.

Ia menegaskan bahwa proses hukum harus menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), transparansi, independensi, dan akuntabilitas.

Terkait keterlibatan prajurit TNI dalam persoalan masyarakat sipil, Muksal turut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menurutnya, penanganan perkara yang melibatkan aparat harus dilaksanakan melalui mekanisme dan yurisdiksi peradilan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muksal juga mengingatkan bahwa peristiwa penembakan di Pidie tidak dapat dilepaskan dari konteks perjalanan panjang perdamaian Aceh pascapenandatanganan Nota Kesepahaman (MoU Helsinki) pada 15 Agustus 2005 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Menurutnya, setelah lebih dari dua dekade perjalanan perdamaian, masyarakat Aceh seharusnya dapat menikmati kehidupan yang aman, bermartabat, dan memperoleh kepastian atas hak-haknya.

“Perdamaian Aceh tidak boleh hanya menjadi seremoni tahunan atau sekadar dokumen sejarah. Perdamaian harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak masyarakat, keadilan, kepastian hukum, serta jaminan bahwa kekerasan tidak kembali menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan,” ungkapnya.

Ia menilai pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh perlu membuka ruang dialog yang serius untuk menyelesaikan persoalan Bendera Bulan Bintang serta berbagai persoalan pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang belum tuntas.

Atas peristiwa tersebut, Presiden Mahasiswa STIH Al Banna Lhokseumawe menyampaikan tuntutan, yakni mengecam penggunaan kekuatan yang melanggar hukum dan HAM, mendesak Komnas HAM melakukan pemeriksaan independen, mengusut pertanggungjawaban hingga tingkat rantai komando apabila terbukti, serta memastikan proses peradilan berjalan secara independen dan akuntabel.

Selain itu, pihaknya menuntut pemenuhan hak-hak korban dan keluarga korban, mendorong pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh membuka ruang dialog, serta mendesak penghentian pendekatan represif dan militeristik dalam menangani persoalan sosial dan politik di Aceh.

Muksal turut meminta Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, Komnas HAM, Komisi III DPR RI, Pemerintah Aceh, serta seluruh lembaga terkait memberikan perhatian serius terhadap peristiwa tersebut.

“Kami tidak ingin Aceh kembali dibayangi trauma konflik masa lalu. Jangan biarkan perdamaian Aceh hanya menjadi kenangan. Jangan biarkan kekerasan kembali menjadi jawaban atas persoalan rakyat,” tutup Muksalmina.

Usut tuntas, tegakkan hukum, dan lindungi hak asasi manusia.[BS]

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama