Aceh Utara – Peristiwa dugaan penembakan yang terjadi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada Rabu (4/11/2026), yang mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka, menjadi duka mendalam bagi masyarakat Aceh.
Zubir.HT menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta berharap para korban luka segera mendapatkan perawatan dan pemulihan.
Menurut Zubir.HT, peristiwa ini harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, khususnya institusi keamanan. Dalam menghadapi dinamika sosial dan persoalan di tengah masyarakat, aparat harus selalu mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dialogis, dan profesional.
"Negara memiliki kewajiban melindungi rakyatnya. Aparat keamanan harus hadir memberikan rasa aman, bukan justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan pendekatan persuasif," tegas Zubir.HT.
Ia menekankan bahwa penggunaan senjata api oleh aparat bukanlah langkah yang dapat dilakukan secara sembarangan. Penggunaannya harus tunduk pada ketentuan hukum, standar operasional prosedur, serta prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.
"Perbedaan pandangan, persoalan simbol, maupun dinamika sosial di masyarakat tidak boleh berujung pada hilangnya nyawa manusia. Senjata api harus menjadi pilihan terakhir sesuai ketentuan hukum, bukan instrumen untuk menghadapi masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi," ujarnya.
Zubir.HT juga meminta pimpinan TNI dan Polri melakukan investigasi secara menyeluruh, objektif, transparan, dan independen terhadap peristiwa tersebut.
Menurutnya, kronologi kejadian, pihak yang bertanggung jawab, serta dugaan penggunaan senjata api harus diungkap secara terang kepada publik. Apabila ditemukan pelanggaran hukum maupun prosedur, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
"Jangan biarkan peristiwa ini menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan masyarakat. Keterbukaan dalam proses penyelidikan sangat penting agar publik mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban," tambahnya.
Lebih lanjut, Zubir.HT mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang konflik dan telah melalui perjalanan besar untuk mencapai perdamaian.
Karena itu, seluruh pihak harus menjaga komitmen perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah. Jangan sampai tindakan yang tidak mengedepankan komunikasi dan pendekatan kemanusiaan justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Persoalan terkait simbol dan regulasi Aceh juga harus diselesaikan melalui dialog antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dengan mengedepankan kepastian hukum serta menghormati kekhususan Aceh.
"Jangan sampai kita kembali membuka luka lama. Aceh membutuhkan kedamaian, pembangunan, dan kepercayaan. Rakyat Aceh ingin hidup aman, dihormati, dan dilindungi oleh negara," ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Zubir.HT mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, serta mempercayakan proses pengungkapan kasus kepada mekanisme hukum yang transparan dan berkeadilan.
Aparat harus persuasif, negara harus humanis, dan hukum harus berlaku adil. Jangan ada lagi darah rakyat Aceh yang tertumpah. Perdamaian Aceh adalah tanggung jawab kita bersama.[*]
