Sabang - Imam Masjid Al-Falah Gampong Ujong Kareung, Kota Sabang, Tgk. Muchtar Andhika, menyampaikan apresiasi atas keputusan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Selasa (19/5/2026).
Menurut Tgk. Muchtar, keputusan tersebut menjadi bentuk respons cepat Pemerintah Aceh terhadap aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui berbagai aksi, termasuk demonstrasi mahasiswa.
“Ini merupakan bentuk respons cepat Pemerintah Aceh terhadap aspirasi masyarakat. Sikap Bapak Gubernur Aceh, Bapak Muzakir Manaf atau Mualem, menunjukkan bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog dan mendengar suara rakyat. Sangat luar biasa, Alhamdulillah untuk Bapak Gubernur Aceh yaitu Mualem,” ujar Tgk. Muchtar.
Ia menilai, dalam konteks demokrasi dan kekhususan Aceh, kebijakan yang menyangkut layanan dasar seperti JKA berkaitan langsung dengan rasa keadilan sosial serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, pencabutan Pergub tersebut juga dapat dipandang sebagai langkah menjaga stabilitas sosial sekaligus merawat hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat.
“Keputusan ini menjadi pesan penting bahwa komunikasi publik terhadap aspirasi masyarakat merupakan hal utama dalam proses pengambilan kebijakan. Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang memaksakan kebijakan, tetapi pemerintah yang mampu mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki arah ketika muncul kegelisahan di tengah masyarakat,” katanya.
Tgk. Muchtar berharap momentum tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola program JKA agar lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan tanpa mengurangi hak dasar masyarakat Aceh dalam memperoleh layanan kesehatan.
“Dukungan rakyat akan semakin kuat jika kebijakan dibangun melalui dialog, keterbukaan, dan keberpihakan pada kepentingan publik,” ungkapnya.
Ia juga berharap di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Aceh dapat terus maju dan berkembang ke arah yang lebih baik.[wir]