Cebu – Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan stabilitas dan rekonsiliasi kawasan Asia Tenggara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung di Cebu, Filipina.
Dalam sejumlah sesi pertemuan, termasuk retreat para pemimpin ASEAN, isu krisis Myanmar hingga penyelesaian konflik kawasan melalui dialog menjadi perhatian utama para kepala negara.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan para pemimpin ASEAN membahas perkembangan terbaru di Myanmar pascapelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintahan baru di negara tersebut.
Menurut Sugiono, sejak awal Indonesia menegaskan bahwa proses politik di Myanmar harus berjalan secara inklusif dan mampu menciptakan perdamaian.
“Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu meng-address masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik,” ujar Menlu Sugiono kepada awak media, Sabtu (9/5/2026).
Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi Five Point Consensus ASEAN sebagai dasar penyelesaian krisis Myanmar. Dalam pembahasan tersebut, para pemimpin ASEAN turut menyoroti sejumlah langkah positif yang dilakukan pemerintahan baru Myanmar.
Sugiono mengungkapkan bahwa salah satu perkembangan yang diapresiasi adalah pembebasan ribuan tahanan politik serta perubahan status tahanan terhadap Aung San Suu Kyi.
“Setelah pemilu, ada beberapa gesture positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu di antaranya pembebasan sekitar enam ribu lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi,” katanya.
Lebih lanjut, Sugiono menegaskan seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk terus memberikan perhatian dan keterlibatan aktif terhadap Myanmar guna membantu pemulihan situasi di negara tersebut.
Selain membahas Myanmar, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya dialog dan negosiasi dalam menyikapi berbagai persoalan perbatasan di kawasan, termasuk ketegangan antara Thailand dan Kamboja.
Menurut Sugiono, Presiden Prabowo menilai persoalan kawasan sebaiknya tidak memperuncing perbedaan, melainkan mencari peluang kerja sama yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Daripada kita mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kita, biarlah urusan legal itu terus berjalan, tapi di saat yang sama kenapa kita tidak mencari hal-hal positif yang bisa kita kerjasamakan yang kemudian bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan rakyat negara masing-masing,” tutur Sugiono mengutip pandangan Presiden Prabowo.
Pendekatan dialog, negosiasi, dan kerja sama tersebut, lanjut Sugiono, merupakan prinsip yang selama ini dijalankan Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.[*]