Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai masuk ke lingkungan perguruan tinggi usai Universitas Hasanuddin meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai perhatian dari kalangan akademisi.
Pakar pendidikan dari Universitas Gadjah Mada, R. Agus Sartono, menilai kampus sebaiknya tetap fokus menjalankan tugas utamanya di bidang pendidikan tinggi.
“Saya memandang bahwa sebaiknya kampus menangani tugas pokoknya saja, yakni menyelenggarakan pendidikan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengusahakan pelestarian ilmu pengetahuan,” ujar Prof Agus, dikutip dari detikEdu.
Menurutnya, dukungan kampus terhadap program MBG tetap bisa dilakukan melalui kajian akademik dan penelitian yang konstruktif. Ia menyebut sejumlah isu penting yang dapat menjadi fokus penelitian perguruan tinggi, mulai dari dampak ekonomi program MBG, tata kelola pendanaan, kesejahteraan tenaga kerja, hingga keberlanjutan program di tengah dinamika geopolitik global.
Prof Agus juga menyoroti pentingnya kajian rantai pasok dan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM agar program MBG mampu memberikan efek ekonomi berkelanjutan bagi daerah.
Selain itu, ia menilai perguruan tinggi perlu aktif memberikan masukan kritis dan membangun terhadap kebijakan pemerintah, termasuk terkait implementasi MBG di lingkungan kampus.
“Jadi kampus sebaiknya memberikan masukan yang konstruktif. Tetapi lagi-lagi saya menghormati keputusan rektor masing-masing perguruan tinggi,” katanya.
Dalam keterangannya, Prof Agus juga mempertanyakan kemungkinan keterlibatan kampus dalam program MBG berkaitan dengan alternatif sumber pendanaan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
Sebagai informasi, istilah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) kini telah bertransformasi menjadi PTN-BH sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Status tersebut memberikan otonomi lebih luas kepada perguruan tinggi dalam pengelolaan akademik, keuangan, dan sumber daya manusia.[*]