OPINI - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026 dengan total pendapatan sebesar Rp1.320.399.105.176 dan belanja mencapai Rp1.325.536.818.282. Nilai anggaran yang menembus Rp1,3 triliun itu bukan sekadar deretan angka dalam dokumen keuangan daerah, melainkan amanah publik yang harus dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Besarnya anggaran tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan. Kinerja pemerintah tidak diukur dari padatnya agenda rapat, banyaknya kunjungan kerja, ataupun meriahnya kegiatan seremonial. Ukuran yang sesungguhnya adalah sejauh mana anggaran mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan yang merata, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Hingga kini, masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Aceh Selatan. Infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian serius. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan perlu terus diperkuat, sementara terbatasnya lapangan pekerjaan masih menjadi tantangan bagi generasi muda. Persoalan-persoalan tersebut seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan anggaran daerah.
Pendidikan semestinya ditempatkan sebagai investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan. Program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi maupun santri dayah yang pernah berjalan layak dievaluasi dan dipertimbangkan untuk dihadirkan kembali. Membangun sumber daya manusia merupakan investasi paling strategis agar Aceh Selatan memiliki daya saing yang lebih kuat pada masa mendatang.
Di sektor ekonomi, keberpihakan anggaran harus dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertanian, perkebunan, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan pemerintah tidak cukup diwujudkan melalui program-program administratif, tetapi harus hadir dalam bentuk pembangunan infrastruktur pendukung, kemudahan akses permodalan, pendampingan usaha, pemanfaatan teknologi, hingga perluasan akses pasar bagi produk-produk lokal.
Di saat yang sama, transparansi pengelolaan APBK harus menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran dibelanjakan, program apa saja yang telah dilaksanakan, serta manfaat nyata yang diterima. Keterbukaan informasi bukan hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah daerah juga perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. Akademisi, tokoh agama, pemuda, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas lokal perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan. Kebijakan publik akan lebih tepat sasaran apabila lahir dari kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata dari pendekatan birokratis.
Di sisi lain, percepatan pembangunan Aceh Selatan membutuhkan sinergi yang erat antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Pusat. Koordinasi yang efektif harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, menarik investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan slogan pembangunan semata. Yang dibutuhkan adalah hasil yang dapat dirasakan secara nyata: jalan yang layak dilalui, layanan kesehatan yang mudah diakses, pendidikan yang berkualitas, kesempatan kerja yang semakin terbuka, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Produktivitas pemerintahan bukanlah soal retorika ataupun slogan politik. Produktivitas tercermin ketika setiap rupiah APBK dikelola secara bertanggung jawab dan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang berkeadilan, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan yang nyata. Di situlah sesungguhnya ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan daerah.
Penulis Oleh : Teguh Ardiansyah