OPINI - Di tengah narasi pertumbuhan ekonomi nasional, masyarakat kembali dihadapkan pada persoalan yang seharusnya tidak lagi menjadi cerita lama: sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pertengahan Juli 2026 menjadi bukti terbaru. Antrean kendaraan mengular sepanjang 100 hingga 300 meter di sejumlah SPBU, mulai dari Medan hingga Lhokseumawe. Warga rela menghabiskan waktu 30 hingga 60 menit, bahkan lebih, hanya untuk mendapatkan beberapa liter BBM. Fenomena ini bukan lagi sekadar antrean biasa, melainkan sinyal bahwa tata kelola distribusi energi masih menyisakan persoalan mendasar.
Ketika Antrean Menghambat Roda Ekonomi
Bagi sebagian orang, antrean panjang mungkin hanya berarti waktu yang terbuang. Namun, bagi sopir angkutan, nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga pekerja harian, setiap menit yang hilang berbanding lurus dengan pendapatan yang berkurang.
BBM merupakan penggerak utama aktivitas ekonomi. Ketika pasokannya terganggu, dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Biaya transportasi meningkat, distribusi barang melambat, harga kebutuhan pokok berpotensi naik, dan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.
Persoalan ini menunjukkan bahwa kelancaran distribusi energi bukan hanya urusan sektor migas, melainkan menyangkut stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Bukan Semata Persoalan Geografis
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang menghadapi tantangan distribusi yang tidak ringan. Jarak antarpulau, kondisi infrastruktur, hingga cuaca sering menjadi hambatan dalam penyaluran BBM.
Namun, kompleksitas geografis seharusnya menjadi dasar untuk membangun sistem distribusi yang lebih tangguh, bukan alasan yang terus-menerus dijadikan pembenaran atas persoalan yang berulang.
Kelangkaan yang terjadi mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam sistem distribusi nasional, terutama dalam mengantisipasi lonjakan permintaan maupun gangguan operasional di lapangan. Di sisi lain, minimnya informasi resmi mengenai penyebab dan perkiraan waktu normalisasi pasokan memicu kepanikan masyarakat. Akibatnya, sebagian warga memilih membeli BBM secara berlebihan (panic buying), sehingga kondisi di lapangan semakin sulit dikendalikan.
Saatnya Pembenahan Menyeluruh
Persoalan antrean BBM tidak cukup diselesaikan dengan penjelasan setelah krisis terjadi. Yang dibutuhkan adalah langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.
Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Pertama, memperkuat infrastruktur logistik dan meningkatkan cadangan operasional BBM agar distribusi tetap berjalan saat terjadi gangguan. Kedua, membangun sistem pemantauan distribusi secara real-time sehingga pasokan dapat diawasi secara transparan dan tepat sasaran. Ketiga, menghadirkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai kondisi stok dan distribusi untuk mencegah spekulasi serta kepanikan. Keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan yang justru memperparah keadaan.
Negara Harus Hadir
Keberhasilan sebuah negara tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau besarnya nilai investasi yang masuk. Lebih dari itu, keberhasilan juga tercermin dari kemampuan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap energi.
Antrean panjang BBM yang terjadi di berbagai daerah di Sumatra menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Negara dituntut hadir bukan hanya ketika masalah telah membesar, tetapi melalui sistem yang mampu mencegah krisis sebelum terjadi.
Ketika distribusi energi berjalan lancar, roda ekonomi akan terus berputar, aktivitas masyarakat tidak terganggu, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan tetap terjaga. Sebaliknya, jika persoalan ini terus berulang tanpa solusi yang nyata, maka antrean panjang akan terus menjadi potret yang mencederai pelayanan publik dan menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.
Oleh: Arif Manurung