LHOKSEUMAWE – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Malikussaleh (Unimal), Sanusi, mengecam insiden kekerasan saat penertiban Bendera Bulan Bintang di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026).Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga meninggal dunia, 13 warga mengalami luka-luka, serta enam personel TNI dilaporkan terluka.
Sanusi menilai insiden tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan ketertiban, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan komitmen terhadap perdamaian Aceh.
Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unimal, ia menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tetap menghormati hak asasi manusia.
“Ketika penertiban berujung pada hilangnya nyawa warga, aparat tidak cukup hanya menyatakan situasi telah kondusif. Harus ada pengusutan secara transparan dan pertanggungjawaban hukum atas penggunaan kekuatan. Setiap tindakan aparat harus tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati hak asasi manusia,” tegas Sanusi.
Ia juga mengingatkan bahwa Butir 1.1.5 Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005 mengakui hak Aceh untuk menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang, dan himne.
Ketentuan tersebut, lanjutnya, juga diakomodasi dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur bendera daerah sebagai lambang kekhususan dan keistimewaan Aceh.
Menurut Sanusi, persoalan simbol dan bendera Aceh seharusnya diselesaikan melalui dialog, pendekatan persuasif, serta kepastian hukum. Ia mengingatkan agar perbedaan penafsiran dan persoalan regulasi tidak berkembang menjadi konflik yang mengancam keselamatan masyarakat.
“Kita tidak boleh melupakan bahwa perdamaian Aceh lahir dari proses panjang dan pengorbanan yang tidak sedikit. Karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh harus disikapi secara bijaksana. Jangan sampai perdamaian hanya menjadi kesepakatan di atas kertas, tetapi masyarakat masih harus menghadapi kekerasan di lapangan,” ujarnya.
Atas insiden tersebut, Sanusi mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut tuntas peristiwa di Pidie, memberikan kepastian hukum bagi seluruh korban, serta mengevaluasi pola penanganan persoalan bendera Aceh.
Ia menilai, langkah tersebut penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen perdamaian.
“Kami ingin Aceh tetap damai, tetapi perdamaian harus dibangun dengan keadilan, penghormatan terhadap hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat. Jangan biarkan perdamaian yang telah diperjuangkan dengan begitu banyak pengorbanan kehilangan maknanya bagi rakyat Aceh,” tutup Sanusi.[*]