Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM USM) Universitas Serambi Mekkah



OPINI – Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Serambi Mekkah menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas insiden kekerasan yang terjadi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, pada Rabu, 4 November 2026.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius, khususnya bagi masyarakat Aceh yang telah melewati perjalanan panjang konflik dan pengorbanan demi terwujudnya perdamaian. Berdasarkan pemberitaan dan keterangan resmi TNI AD, insiden yang bermula dari penertiban pengibaran Bendera Bulan Bintang dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan 13 warga mengalami luka-luka. Enam personel TNI juga dilaporkan mengalami luka-luka.

MPM USM memandang bahwa peristiwa ini tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan penertiban bendera dan keamanan semata. Ada persoalan sejarah, identitas, kekhususan Aceh, komunikasi, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang harus menjadi perhatian bersama.

UNTUK APA ACEH DAMAI? APA GUNA MoU HELSINKI?

Pertanyaan ini bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap keberlangsungan perdamaian Aceh.

Sejak ditandatanganinya MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh telah memasuki babak baru setelah konflik berkepanjangan. Kesepakatan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan, bermartabat, serta menjamin kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Namun, ketika persoalan simbol dan identitas kembali berujung pada ketegangan hingga jatuhnya korban jiwa, sudah sepatutnya seluruh pihak melakukan evaluasi secara serius.

Apakah perdamaian hanya dimaknai sebagai tidak adanya konflik bersenjata? Bagaimana mungkin perdamaian dapat dirasakan masyarakat apabila rasa aman, penghormatan, dan keadilan masih menjadi persoalan?

MPM USM menegaskan bahwa masyarakat sipil bukan musuh. Persoalan yang menyangkut simbol dan identitas Aceh harus diselesaikan melalui dialog, komunikasi, serta mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan yang berpotensi mengorbankan keselamatan manusia.

BENDERA ACEH, IDENTITAS DAN KEKHUSUSAN DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 246 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Ayat (3) menegaskan bahwa bendera daerah tersebut bukan merupakan simbol kedaulatan.

Oleh karena itu, persoalan Bendera Bulan Bintang perlu ditempatkan dalam kerangka sejarah, kekhususan Aceh, dan ketentuan hukum yang berlaku.

MPM USM memandang bahwa persoalan ini membutuhkan penyelesaian yang bijaksana melalui komunikasi antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat.

Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui ruang dialog justru berkembang menjadi ketegangan yang mengancam perdamaian.

SIKAP DAN TUNTUTAN MPM USM

Sebagai lembaga legislatif mahasiswa dan bagian dari elemen masyarakat sipil, MPM Universitas Serambi Mekkah menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak pengusutan secara transparan dan independen terhadap insiden di Tiro, Pidie, guna mengungkap seluruh fakta dan memastikan pertanggungjawaban atas jatuhnya korban.

2. Menuntut keadilan bagi korban dan keluarga korban, serta memastikan seluruh masyarakat yang mengalami luka-luka mendapatkan penanganan dan perhatian yang layak.

3. Meminta evaluasi terhadap tindakan aparat di lapangan, khususnya terkait penggunaan kekuatan dan senjata dalam proses penertiban, agar setiap tindakan sesuai dengan hukum dan prinsip perlindungan masyarakat sipil.

4. Mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk membuka ruang dialog yang serius dalam menyelesaikan persoalan Bendera Bulan Bintang dengan mempertimbangkan sejarah dan kekhususan Aceh.

5. Mendorong implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara konsisten agar perdamaian tidak hanya menjadi kesepakatan politik dan dokumen sejarah, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh.

6. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga perdamaian, tidak melakukan provokasi, serta mengedepankan penyelesaian persoalan melalui jalur hukum dan dialog.

PERDAMAIAN ACEH ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA

MPM USM tidak menginginkan Aceh kembali pada masa kelam konflik. Generasi muda Aceh tidak seharusnya mewarisi ketakutan dan pertumpahan darah dari sejarah masa lalu.

Aceh telah membayar harga yang sangat mahal untuk sebuah perdamaian. Karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati kesepakatan yang telah dibangun.

Kami percaya bahwa kekuatan sebuah negara dan kewibawaan aparat tidak hanya terlihat dari kemampuan menjaga keamanan, tetapi juga dari kemampuan melindungi masyarakat, menghormati hak-hak warga, serta menyelesaikan persoalan tanpa mengorbankan kemanusiaan.

Jangan hanya meminta rakyat Aceh menjaga perdamaian, tetapi pastikan perdamaian juga menjaga rakyat Aceh.

Jangan biarkan MoU Helsinki hanya menjadi catatan sejarah, sementara keadilan dan rasa aman belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Aceh tidak membutuhkan kekerasan. Aceh membutuhkan keadilan, penghormatan, dialog, dan perdamaian yang bermartabat.

Salam Perjuangan.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA (MPM) UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Penulis: Teguh Ardiansyah

Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Serambi Mekkah (USM)

Parlemen Seuramo Peradaban.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama