Aceh Tengah - Bencana Hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh puncaknya pada 26 November akhir pekan silam dinilai belum menampakkan recovery rill.
Sebelumnya pemerintah pusat menyatakan kondisi telah membaik, tapi fakta pahit di lapangan justru menjelaskan krisis-ekonomi lanjutan diketahui rahasia umum seperti; naiknya harga sembako, kelangkaan BBM, nan distribusi logistik yang belum rata hingga kini.
Menurut data yang diperoleh, di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, harga sembako masih bertahan tinggi setelah bencana. Harga beras ukuran 15 kg berkisar Rp. 250.000 hingga Rp. 400.000 per sak, signifikan naik dibandingkan sebelum bencana yang kala itu berada di harga Rp. 200.000–Rp. 230.000 per sak.
Selanjutnya komoditas lain seperti telur ayam dijual hingga Rp. 160.000-Rp. 175.000 kini 130.000 an per papan, ikan teri/kareng asin mencapai 15-35 per-on, kelangkaan gas elpiji 3 kg Rp. 220.000 dan 15 kg Rp. 1.500.000 hal ini membuat kita come back gunakan kayu bakar, bila dijual harga ditaksir mencapai Rp. 10.000-Rp.20.000 per-ikat, sedih bukan'' kata Fauzan.
Ketua HIMA PPKn FIP UMMAH, Fauzan Akbar menyerukan kalimah kritis, organisasi ini nilai negara terlalu cepat menyimpulkan recovery, sementara masyarakat masih berkelahi demi pemenuhan kebutuhan pokok" seru Fauzan.
Menurutnya, terdapat kesenjangan rill antar narasi kebijakan dan kondisi asli di lapangan.
“Dikala masyarakat masih menghadapi keterbatasan pasokan pangan, harga tak terkendali, akses jalan terputus, mereka mengklaim bahwa kondisi telah membaik, alih-alih belum mencerminkan realitas yang ada. Pemulihan seyogyanya diukur dari terpenuhnya kebutuhan pokok dasar massa,” ujar Fauzan, Sabtu (20/12/2025).
Ia juga menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat yang menutup bantuan kemanusiaan internasional di tengah situasi darurat, namun tetap open door bagi kepentingan investasi dan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA).
"Dalam kondisi krisis pangan dan lainnya yang dibutuhkan ianya efisiensi, transparansi dan berpihak pada keselamatan rakyat,” jelasnya.
Kemudian, selain persoalan harga dan akses, Hima PPKn FIP UMMAH menyoroti distributif logistik bantuan dinilai belum terkoordinir rata dan tepat sasaran.
"Di sejumlah titik wilayah terdampak, bantuan sembako dilaporkan menumpuk di tempat tertentu jika di Kabupaten Bener Meriah saya sebut Bandara Rembele kalau bukan dari Pemerintah di stop itu bantuan khawatir ormas menjarah, jadi kalau artis/influencer bertahaplah jalannya bantuan, sementara daerah lain sama-sama terdampak justeru belum tersentuh secara memadai."
Dikatakan Fauzan, kondisi ini memperlihatkan lemahnya perencanaan distributif dan kurangnya pemetaan kebutuhan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
"Bantuan yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan sosial kehilangan efektivitas akibat distribusi yang tidak terkoordinasi secara optimal." katanya.
“Masalah utama tidak hanya ketersediaan bantuan, namun tata kelola dan transparansi penyalurannya. Bilamana distributif tidak merata dan data penerima tidak terbuka luas, maka ketidakadilan justru muncul di tengah situasi darurat dewasa ini,” tegas Fauzan.
“Dalam konteks darurat bencana, kecepatan dan arah harus dibarangi dengan akurasi. Tanpa melibatan masyarakat lokal, suka relawan, mahasiswa, distribusi bantuan tersebut rentan tersendat nan tak sesuai kebutuhan riil masyarakat,” tambahnya.
Sebagai fungsi social controle, HIMA PPKn FIP UMMAH menegaskan komitmennya tuk terus mengawal penanganan bencana dan pemulihan setelah bencana.
“Kami bersuara karena masih ada rakyat kita yang kesulitan, kesusahan, dan ironinya keterpurukan dan selama pemulihan belum benar-benar dirasakan masyarakat, kami mahasiswa akan tetap menjalankan peran kritisnya,” tutup Fauzan.[Fohan]