Aceh Utara – Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Jirwani atau yang akrab disapa Nekjir, melontarkan pernyataan keras kepada jajaran pemerintah daerah agar tidak membenturkan para anggota DPRK dengan masyarakat dalam persoalan pendistribusian bantuan banjir.
Jirwani menegaskan, kehadiran anggota DPRK Aceh Utara di pendopo maupun langsung ke lokasi bencana bukan untuk “menjarah” bantuan, melainkan semata-mata membantu mempercepat penyaluran ke warga terdampak.
“Bupati dan wakil bupati setengah mati bekerja di lapangan untuk korban banjir. Jangan malah kami dibenturkan dengan masyarakat seolah-olah DPRK mengambil bantuan,” tegasnya, Minggu (7/12/2025).
Menurutnya, seluruh 45 anggota DPRK merupakan putra daerah yang memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat Aceh Utara. Karena itu, tudingan penjarahan bantuan dinilainya sangat tidak berdasar dan berpotensi memicu ketegangan sosial.
“Semua anggota DPRK itu orang Aceh Utara. Kami turun hanya untuk membantu mendistribusikan ke korban, bukan untuk dibawa pulang ke rumah,” ujar Jirwani.
Ia juga mengkritisi masih menumpuknya bantuan di pendopo hingga hari kelima pascabanjir, sementara di sisi lain masih banyak korban yang belum tersentuh bantuan secara maksimal.
“Jangan sampai bantuan bertumpuk di pendopo, sementara di lapangan masih ada masyarakat yang kesulitan. Ini yang harus segera dibenahi,” katanya.
Jirwani mendesak pemerintah daerah agar segera mempercepat dan menertibkan mekanisme pendistribusian bantuan supaya tidak menimbulkan kecurigaan, fitnah, maupun polemik di tengah masyarakat korban banjir.[*]
Tags:
Daerah