Banda Aceh - Murthala Murthalamuddin adalah seorang aparatur sipil negara (ASN). Saat ini, ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Namun, dalam perannya sebagai juru bicara Posko Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthala seolah lupa satu pakem penting birokrasi: berbicara aman dan normatif.
Sejak ditunjuk menjadi juru bicara posko, Murthala tampil berbeda. Ia tidak hadir seperti kebanyakan juru bicara pemerintah yang menyuguhkan angka-angka statistik atau narasi “penanganan cepat” dan “kerja maksimal”. Data kerusakan, baginya, sudah tersedia dan terus diperbarui di situs resmi posko bencana. Ia memilih jalur lain: keterusterangan.
Yang publik saksikan justru pernyataan-pernyataan lugas, bahkan terlalu terang untuk ukuran birokrasi. Murthala tidak menutup-nutupi keadaan. Ia secara terbuka mengakui keterbatasan Pemerintah Aceh dalam menangani bencana. Ia membenarkan bahwa hingga kini masih ada warga yang mempertaruhkan nyawa di wilayah terisolasi. Ia tidak memoles kegagalan menjadi prestasi, dan dengan jujur menyatakan bahwa kerja pemerintah berjalan lamban.
Dalam berbagai wawancara dengan televisi nasional, Murthala berbicara bukan dengan bahasa administrasi, melainkan dengan emosi kemanusiaan. Ia mengoreksi pernyataan Menteri ESDM Bahlil terkait kondisi listrik, bahkan secara terbuka menyebut informasi tersebut tidak benar dan mengingatkan bahwa Presiden telah menerima laporan keliru.
Terbaru, Murthala mengonfrontasi pernyataan staf khusus Presiden yang mengklaim helikopter beroperasi 24 jam. Dengan nada keras, ia menegaskan agar tidak asal bicara, seraya mengingatkan bahwa janji bantuan yang baru akan terealisasi tahun depan bisa berakibat fatal bagi rakyat Aceh hari ini.
Ia meminta Presiden untuk menerima informasi secara jernih. Bahkan, dengan risiko besar, ia menyatakan bahwa perintah Presiden yang disebut-sebut telah turun, belum terasa dampaknya di lapangan.
Semua itu disampaikan Murthala tepat di hadapan Jakarta—membatalkan laporan “baik-baik saja” yang selama ini meninabobokan pusat kekuasaan. Ia sadar betul, harga dari kejujuran seperti ini mahal: kehilangan jabatan, disingkirkan, atau menjadi sasaran empuk kepentingan politik.
Dalam bencana ini, Murthala bukan sekadar juru bicara posko. Ia berdiri di sisi rakyat yang kehilangan rumah, akses, dan kepastian hidup. Suaranya menjadi gema jeritan mereka yang terkurung air dan lumpur, terombang-ambing antara hidup dan mati.
Ia memilih menyampaikan apa yang benar-benar dialami rakyat Aceh—tanpa hiasan, tanpa kosmetik kata. Dalam situasi seperti ini, kejujuran bukanlah sikap heroik, melainkan bentuk paling sederhana dari keberpihakan pada kemanusiaan.
Orang-orang seperti Murthala, terlepas dari kekurangan dan pandangan politiknya, ketika telah tegak di jalan kemanusiaan, tidak seharusnya dibiarkan berdiri sendirian.
Sumber: Miswar Ibrahim Njong