Banda Aceh – Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Rapat tersebut guna mengakselerasi penanganan bencana banjir besar melanda 18 wilayah di Aceh.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fad serta jajaran pemerintah provinsi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menko PMK, Pratikno, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Basarnas, serta instansi terkait lainnya.
“Kami baru saja selesai rapat bersama tim dari Pemerintah Aceh dan BNPB. Membahas percepatan penanganan bencana agar segera masuk ke tahap berikutnya,” Menko PMK, Pratikno usai rapat berlangsung.
Ia menyebutkan, perkembangan penanganan bencana di Aceh saat ini dinilai cukup signifikan berkat kerja keras dan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, relawan, hingga TNI dan Polri.
“Setiap daerah memiliki permasalahan berbeda sehingga penanganannya juga berbeda. Namun saat ini kita fokus mengakselerasi tahapan berikutnya, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara),” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan langkah-langkah menjelang bulan Ramadan, termasuk renovasi masjid dan musala yang mengalami kerusakan berat maupun sedang. Pendataan korban dan kerusakan juga terus disinkronkan agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan terdapat 18 kabupaten atau kota di Aceh yang terdampak bencana banjir besar. Namun sebanyak tujuh daerah telah masuk masa transisi tanggap darurat, sementara 11 lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat.
“Dengan masih banyaknya daerah yang berada dalam status tanggap darurat, kemungkinan besar provinsi juga akan memperpanjang status tersebut,” jelasnya.
Dikatakan Letjen TNI Suharyanto tujuh daerah yang masih masuk kategori terdampak parah yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.
Terkait hunian sementara, sambung Letjen TNI Suharyanto, pemerintah mulai melakukan pembangunan dengan menyesuaikan kearifan lokal. Sebagian masyarakat menolak huntara terpusat dan memilih tetap tinggal di lingkungan kampung mereka.
“Model huntara yang menyesuaikan keinginan masyarakat itu kita izinkan,” katanya.
Letjen TNI Suharyanto menambahkan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan dana penghunian bagi pengungsi yang memilih tinggal di rumah kerabat atau tetangga. Dana sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga akan diberikan mulai Desember, Januari, dan Februari, dan ditransfer langsung ke rekening penerima secara bertahap melalui Bank Daerah (Bank Aceh).
Wakil Gubernur Aceh, Dek Fad menyampaikan sejumlah akses jalan yang sebelumnya terputus kini sudah dapat dilalui, khususnya di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Distribusi bantuan logistik, khususnya beras, kini terus dipasok ke daerah terdampak melalui jalur darat.
“Hasil rapat ini kami harapkan akan segera dilaporkan ke pemerintah pusat oleh Menko PMK, agar dapat segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.[*]