Banda Aceh - Pemerintah Aceh menegaskan penyaluran bantuan dan penggunaan anggaran dalam penanggulangan banjir serta tanah longsor di provinsi itu sudah dilakukan secara maksimal sejak awal masa tanggap darurat bencana pada akhir November 2025.
Juru Bicara Posko Tanggap Bencana Pemerintah Aceh Murthalamuddin membantah tudingan adanya keterlambatan eksekusi maupun sikap tidak tanggap dari Pemerintah Aceh dalam menghadapi situasi darurat. Menurutnya, sejak hari pertama bencana terjadi, Pemerintah Aceh telah bergerak menyalurkan bantuan tanggap darurat.
Sumber bantuan tersebut diambil dari stok pemerintah yang berada di Dinas Sosial (Dinsos), Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), serta stok beras di gudang-gudang Bulog.
"Bukan berarti kita lambat atau tidak tanggap. Untuk urusan bencana, kita selalu memiliki persediaan berjaga-jaga (buffer stock), terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Murthalamuddin di Banda Aceh, Jumat (19/12/2025).
Selain bantuan pangan, pemerintah juga telah memobilisasi peralatan teknis dan tenaga dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh untuk membuka akses daerah yang terisolasi.
Dalam upaya menjamin kelancaran distribusi bantuan ke seluruh wilayah terdampak, Pemerintah Aceh telah mengoptimalkan berbagai moda transportasi, baik darat maupun laut.
Di sektor laut, armada Kapal Feri Aceh Hebat juga dikerahkan secara khusus untuk mengangkut bantuan logistik ke wilayah kepulauan guna memastikan kebutuhan masyarakat di sana tetap terpenuhi.
Sementara itu, untuk jalur darat, pemerintah terus memobilisasi armada pengangkut guna menyuplai logistik langsung ke titik-titik pengungsian. Tak hanya soal pangan, alat-alat berat, seperti ekskavator juga telah ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang rawan longsor dan banjir untuk mempercepat penanganan akses jalan yang terputus.
Dalam pelaksanaannya, kata dia, Pemerintah Aceh bekerja sama erat dengan unsur TNI, Polri, dan BNPB. Terkait penggunaan biaya tak terduga (BTT), Murthalamuddin menjelaskan ada proses administrasi yang harus dilalui setelah penetapan status darurat bencana.
“Kami melakukan penyisiran anggaran dari satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) untuk ditarik kembali ke BTT. Proses menyisir anggaran mana yang bisa dialihkan ini memang membutuhkan ketelitian waktu, namun secara ketersediaan dana tidak ada masalah,” ujar Murthalamuddin.
Ia meminta semua pihak untuk tidak memutarbalikkan fakta terkait distribusi bantuan. Murthalamuddin memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia dan anggaran dikerahkan secara maksimal demi keselamatan warga.
“Semua pihak sedang berpikir dan bekerja maksimal sesuai sumber daya yang kita miliki. Jadi, jangan ada narasi bantuan itu telat, karena stok darurat sudah keluar sejak awal,”pungkasnya. [Sumber : beritasatu.com]