Sejak 26 November 2025 bumi Serambi Mekkah telah disapu oleh bencana banjir bandang luapan air sungai di beberapa titik. Angka tanggal yang sama tersebut kembali mengingatkan kita pada musibah di 26 Desember 2004 silam. Saat itu, Aceh diguyur air bah laut yang traumanya masih melekat hingga kini.
Akibatnya, beberapa desa dikabarkan hilang dari peta geografis Tanoh Rencong, papar Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf (cnnindonesia.com) dihadapan awak media sembari menahan bulir bulir airmatanya yang berjatuhan.
Tragedi ini dapat dibilang cukup luas karena menghantam jalur Barat-Selatan hingga Jalur Timur-Tengah Aceh serta beberapa titik wilayah Sumatera seperti Sumatera Utara dan Barat.
Jika digabungkan, banjir besar Sumatera 2025 menelan 631 korban meninggal, 472 orang hilang, serta memaksa lebih dari 1,02 juta warga mengungsi. Total warga terdampak mencapai lebih dari 3,32 juta orang (cnbcindonesia.com)
Sudah tidak terhitung berapa banyak yang belum terhubung dengan keluarganya yang terjebak di daerah terdampak. Berbagai jalur peruntungan pun telah dicoba. Mulai dari mencari info di grup grup whatsapp khusus banjir hingga bahkan ada yang nekat mendatangi daerah terdampak lewat jalur alternatif, baik mandiri atau bergabung dengan relawan penyerahan donasi, meski nyawa taruhannya.
Empat Kepala Daerah —Aceh Selatan, Aceh Tengah, Pidie Jaya— telah mengangkat bendera putih, tanda kewalahan dalam mengatasi bencana yang kerusakannya masih berlanjut hingga tulisan ini naik (tribunnews.com). Disusul kemudian Bupati Nagan Raya yang juga menyatakan hal serupa (kompas.tv).
Akses pasokan listrik ke sebagian wilayah di Aceh Besar dan Banda Aceh belum cukup untuk membuat warganya "menarik nafas panjang". Di lapangan, masyarakat masih harus terlunta-lunta berjibaku dengan antrian yang cukup mengular di stasiun bahan bakar milik negara karena di kiri dan kanan mereka stok "minyak kereta" sudah habis.
Bisa ditebak, banyak masyarakat yang membeli secara masif sisa bahan bakar yang tersedia. Fenomena "panic buying" menjalar amat cepat dan menjadi "trending topic" saat ini.
Dalihnya, terjebak dalam antrian yang mengular panjang membuat banyak kegiatan sehari hari mereka tidak terurus lagi.
Saat mata kita tertuju ke pasar rakyat, harga telur dan sebagian bumbu dapur seperti capai meroket naik. Surat edaran kepala daerah terkait larangan menaikkan harga ibarat angin lalu saja bagi sebagian pedagang. Alhasil, pemandangan pasar yang riuh krena suara tawar menawar pembeli dan penjual atau ayam yang berkotek, berubah menjadi suasana sepi dan hampir tak berkutik.
Kini, banyak orang terjebak dalam situasi impulsif alias tidak bisa rasional lagi ketika membuat keputusan. Menurut ilmu psikologi, ini terjadi ketika seseorang terancam rasa amannya untuk bertahan hidup. Penjarahan minimarket dan Gudang Bulog saat banjir Sumatera (tribunnews.com) ikut menguatkan hal ini.
Sontak, adagium "Hasil alam Sumatera adalah milik nasional, namun tidak dengan bencananya" viral di media sosial. Bagaimana tidak, status Darurat Bencana Nasional yang belum segera ditetapkan Pemerintah Pusat untuk wilayah Sumatera yang diterjang banjir bandang dan longsor hebat hingga akses jalur lintas Nasional menjadi putus, berhasil meledakkan amarah banyak netizen media sosial.
Masyarakat kembali ikut dibuat sengsara akibat diasuh oleh sistem Kapitalisme yang hanya mengedepankan manfaat namun mendadak balik badan ketika menghadapi resikonya. Material kayu yang terbawa arus air banjir diduga kuat berasal dari perusahaan swasta yang telah mengubah warna peta di hutan Sumatera.
Penanganan Bencana yang 'ala Kadarnya'
Meski posko penyaluran bantuan telah tersebar di berbagai titik yang terdampak. Namun harus kita akui tidak seluruh warga mampu menjangkau posko karena banyak dari mereka yang tidak sempat mengungsi ke satu titik. Ini diakibatkan lantaran emergency building belum merata pembangunannya di seluruh daerah yang memiliki resiko tinggi terdampak bencana alam. Lagi-lagi, rakyatlah yang jadi korbannya.
Kemudian, masyarakat yang terdampak justru lebih dulu merasakan uluran tangan dari berbagai LSM dan juga organisasi daripada yang datang dari Pemerintah. Meski lebih cepat, uluran tangan dari lembaga sosial tentulah jauh dari kata cukup mengingat sumber daya mereka yang terbatas. Hanya negara yang mampu mengirimkan personil yang memadai, materil pembangunan akses jalan nasional atau perumahan warga serta tiang darurat untuk listrik, hingga alat berat.
Padahal jika diukur, pihak korporasi yang tidak bertanggung jawab itulah yang seharusnya "merogoh kocek dalam-dalam" untuk mengganti rugi baik materil hingga moril.
Dari Kacamata Islam
Para pemimpin di dalam sistem Islam harus gigih melakukan upaya pencegahan bencana, sekaligus risikonya. Merekalah yang menerapkan aturan dan kebijakan yang tidak merusak lingkungan, termasuk hal-hal yang bisa mengundang azab Allah Taala.
Sejarah mencatat, Khalifah Umar bin Khattab r.a. memberikan segalanya hingga tidak bersisa. Kemudian Khalifah Umar mengirim surat kepada Abu Musa di Bashrah dan Amru bin Ash di Mesir yang bunyinya, “Bantulah umat Muhammad, mereka hampir binasa”.
Kedua gubernur itu pun bergegas mengirimkan bantuan ke Madinah dalam jumlah besar hingga mencukupi kebutuhan pangan rakyat yang mengalami musibah kekeringan. Selain itu, Khalifah Umar pun senantiasa bermunajat kepada Allah melalui doa meminta turun hujan bersama paman Nabi, Abbas.
Saat beliau menjabat sebagai amirul mukminin terjadi musim paceklik di seluruh kawasan jazirah Arab. Tanaman-tanaman gagal panen, termasuk lahan-lahan di sekitar lembah Sungai Euprat, Tigris, dan Nil. Banyak orang-orang yang masuk ke Madinah untuk meminta bantuan pemerintah. Akhirnya Khalifah Umar membentuk tim untuk menanggulangi bencana kekeringan ini.
Tim tersebut ditempatkan pada pos-pos di perbatasan Kota Madinah untuk mendata jumlah yang berharap bantuan makanan. Konon katanya, tercatat sepuluh ribu orang yang masuk ke dalam Madinah dan lima puluh ribu orang yang masih berada di daerah asalnya. Khalifah Umar segera menyalurkan bantuan kepada mereka yang berada di luar Madinah dan masih mampu menampung juga yang mengungsi.
Urusan mitigasi, sepenuhnya berada di pikulan bahu penguasa karena menyangkut fungsi kepemimpinannya. Sedangkan, aktivitas menolong yang dari masyarakat secara sukarela, itu adalah amal saleh yang juga dianjurkan Islam.
Pemimpin di dalam sistem Islam akan membuat berbagai aturan seputar penataan lingkungan dan pemetaan lahan. Ada lahan-lahan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi sehingga tidak boleh dirubah menjadi permukiman, pertanian, infrastruktur, apalagi pariwisata. Kawasan ini berperan sebagai penyangga ekosistem.
Untuk kawasan yang rawan bencana, ini harus diatur menurut manajemen kebencanaan, mulai dari edukasinya, pengadaan unit bangunan antigempa, serta sistem peringatan dini dan penanganan bencana yang terpadu. Begitu pula soal logistik mendadak hingga sistem kesehatan, semuanya harus benar-benar diperhatikan. Dengan begitu, korban bencana yang tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya, tetap mendapatkan jaminan kebutuhan primer bagi dirinya dan keluarga.
Bahkan, di dalam sistem keuangan negara Islam (Khilafah) terdapat pos dana khusus untuk rehabilitasi bencana. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani memerinci hal tersebut di dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam), bab “Baitulmal” pada pembahasan pengeluaran baitulmal. Di dalamnya dijelaskan bahwa kas negara Islam (baitulmal) memiliki pos yang hak belanjanya terjadi karena adanya unsur keterpaksaan, seperti bencana alam.
Penutup
Kerentanan yang kita lihat saat ini bukan semata masalah teknis, melainkan konsekuensi dari jauhnya masyarakat dan negara dari Islam serta takwa yang menjadi syarat turunnya keberkahan. Artinya, pengabaian terhadap tuntunan Allah hanya mempercepat datangnya bencana.
Dalam Surah Al-A'raf (7:96), Allah Swt. berfirman yang terjemahannya: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."
Sudah saatnya umat mengalihkan tumpuan dari sistem kapitalis menuju penerapan Islam yang menyeluruh dalam ranah bernegara.
Penulis merupakan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta aktif mengisi media online dengan tulisannya seputar Dakwah Ideologis. "Dari membaca, revolusi berkobar" adalah mottonya.[]
Penulis oleh : Hadi Irfandi