Aceh | Tokoh Muda Aceh, Alhadi, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dinilainya tidak pantas dan melukai perasaan masyarakat, khususnya para relawan yang selama ini ikhlas membantu korban banjir bandang dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurut Alhadi, pernyataan tersebut muncul di saat pemerintah pusat justru belum menunjukkan keseriusan dalam menangani dampak bencana secara menyeluruh, termasuk belum menetapkan status bencana Nasional.
Alhadi menilai pernyataan Mendagri sangat menyakitkan, terutama bagi relawan kemanusiaan yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta benda demi membantu masyarakat terdampak. Ia menyebut, di tengah kondisi negara yang dinilai lamban dan minim kehadiran nyata di lapangan, relawan justru menjadi garda terdepan dalam menolong korban.
“Pernyataan seperti itu sangat melukai hati para relawan yang ikhlas membantu ketika negara belum hadir secara maksimal. Ini bukan kali pertama perasaan masyarakat Aceh dilukai oleh pernyataan pejabat pusat,” ujar Alhadi, Senin,16/12/2025 lewat pesan yang dikirim ke awak media.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya masyarakat Aceh juga merasa tersinggung dengan berbagai persoalan lain, mulai dari polemik empat pulau hingga sejumlah kebijakan dan pernyataan yang dianggap tidak sensitif terhadap sejarah, penderitaan, dan kondisi Aceh. Menurutnya, pernyataan Mendagri kali ini kembali membuka luka lama dan memperkuat kesan bahwa pejabat pusat kurang memahami psikologis masyarakat daerah.
Alhadi dengan tegas meminta para menteri untuk tidak “asal bunyi” dalam menyampaikan pernyataan ke publik. Ia menilai cara bicara yang terlalu vulgar justru menampakkan kebusukan hati dan ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang sedang tertimpa musibah besar.
“Kalaupun tidak mampu mengucapkan terima kasih kepada relawan dan masyarakat yang membantu, setidaknya jangan mencemooh. Jangan menyudutkan orang-orang yang bekerja dengan hati nurani,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alhadi menggambarkan kondisi korban banjir yang hingga berminggu-minggu masih bertahan dalam keterbatasan. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, kekurangan makanan, fasilitas umum rusak parah, bahkan sebagian besar masih hidup dalam kegelapan tanpa pasokan aliran listrik dan koneksi internet. Dalam situasi tersebut, kehadiran negara dinilai belum cukup terasa.
“Seharusnya para pejabat malu melihat kondisi ini. Negara belum sepenuhnya hadir membantu masyarakat keluar dari keterpurukan. Mereka bertahan dengan segala keterbatasan, sementara pejabat justru melontarkan pernyataan yang menyakitkan,” kata Alhadi.
Ia juga mempertanyakan kepekaan nurani para pejabat negara. “Saya heran, terbuat dari apa hati para pejabat negeri ini? Mengapa begitu sulit berempati, seolah berhati batu melihat penderitaan rakyatnya sendiri,” ucapnya dengan nada kecewa.
Tak hanya itu, Alhadi menegaskan bahwa jika negara tidak mampu atau belum mau membantu secara optimal, maka setidaknya jangan menghambat pihak lain yang ingin menolong. Ia menyoroti besarnya bantuan yang telah mengalir dari masyarakat Aceh di Malaysia, rakyat Malaysia, serta para pengusaha Malaysia, yang nilainya disebut telah mencapai puluhan miliar rupiah.
“Jika negara sendiri tidak mau membantu, jangan pula menghalangi negara lain atau masyarakat luar yang ingin membantu warga kita yang dilanda musibah besar. Solidaritas kemanusiaan tidak mengenal batas,” pungkas Alhadi.
Ia berharap kritik ini menjadi bahan refleksi bagi pemerintah pusat agar lebih bijak, empatik, dan serius dalam menangani bencana, serta menghargai setiap upaya kemanusiaan yang dilakukan oleh relawan dan masyarakat luas. [Alman]