ACEH merupakan Provinsi yang pernah menjadi kebanggaan Nusantara, kini tercatat sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Ironis memang, mengingat sejarah gemilang yang pernah ditorehkan tanah Serambi Mekkah ini. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana sebuah daerah yang pernah begitu maju bisa terpuruk dalam kemiskinan? Dan yang lebih penting, apakah ada yang salah dengan cara pandang kita terhadap agama dan pembangunan?
Kejayaan Aceh di Masa Lampau: Ketika Agama dan Kemajuan Berjalan Beriringan
Untuk memahami kontras ini, kita perlu menengok ke belakang. Pada abad ke-16 hingga abad ke-17, tepatnya di era Kesultanan Aceh Darussalam, Aceh mencapai puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang disegani di Asia Tenggara.
Pelabuhan Aceh menjadi simpul penting jalur perdagangan rempah-rempah antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Komoditas seperti lada, emas, kapur barus, dan berbagai hasil bumi diperdagangkan dengan pedagang dari Gujarat, Persia, Turki, Tiongkok, hingga Eropa. Kejayaan ekonomi ini didukung oleh armada laut yang kuat dengan lebih dari 100 kapal perang, sistem pemerintahan yang terorganisir, dan kemajuan intelektual yang pesat.
Yang menarik dari era kejayaan Aceh adalah bagaimana agama Islam tidak menjadi penghalang kemajuan, justru sebaliknya. Aceh dikenal sebagai pusat pendidikan Islam terkemuka di Asia Tenggara. Ulama-ulama besar seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, dan Nuruddin ar-Raniri tidak hanya mengajar ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu duniawi seperti astronomi, matematika, perdagangan, dan navigasi. Mahasiswa dari berbagai negara datang untuk menimba ilmu, menjadikan Aceh sebagai mercusuar peradaban Islam yang maju dan progresif.
Sultan Iskandar Muda sendiri dikenal sebagai pemimpin yang visioner. Ia membangun infrastruktur pelabuhan modern untuk zamannya, mengembangkan sistem irigasi untuk pertanian, dan bahkan memiliki manufaktur senjata dan kapal. Kesultanan Aceh pada masa itu adalah bukti nyata bahwa Islam yang dipahami secara komprehensif justru mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi.
Titik Balik Kemunduran: Ketika Konflik Menggerus Potensi
Kejayaan Aceh mulai meredup setelah masa Sultan Iskandar Muda. Perang Aceh-Belanda yang berlangsung selama 30 tahun lebih (1873-1904) menguras energi dan sumber daya daerah ini. Meski rakyat Aceh menunjukkan resistensi luar biasa di bawah kepemimpinan tokoh seperti Teuku Umar dan Cut Nyak Dien, perang berkepanjangan tersebut meninggalkan luka mendalam—infrastruktur hancur, ekonomi lumpuh, dan generasi penerus banyak yang gugur.
Masa penjajahan Belanda hingga kemerdekaan Indonesia tidak membawa banyak perbaikan. Aceh yang sempat menjadi Daerah Istimewa justru mengalami berbagai konflik, termasuk pemberontakan DI/TII pada tahun 1950-an dan konflik GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang berlangsung puluhan tahun sejak 1976. Ketidakstabilan politik dan keamanan ini menghambat pembangunan dan investasi. Generasi demi generasi tumbuh dalam situasi konflik, di mana prioritas adalah bertahan hidup, bukan membangun masa depan.
Tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 menjadi pukulan telak berikutnya :
Bencana yang merenggut lebih dari 170.000 jiwa ini menghancurkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang sudah rapuh. Meski bantuan internasional mengalir deras dan perdamaian GAM-RI tercapai pada tahun 2005 dengan penandatanganan MoU Helsinki, proses pemulihan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dana rekonstruksi yang sangat besar tidak sepenuhnya efektif mengubah struktur ekonomi Aceh menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.
Aceh Hari Ini: Realitas yang Memprihatinkan
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Aceh terus berada di atas rata-rata nasional. Per tahun 2023, angka kemiskinan Aceh mencapai sekitar 14-15%, jauh di atas angka nasional yang berkisar 9-10%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh juga tertinggal dari provinsi-provinsi lain di Sumatera seperti Kepulauan Riau, Sumatera Barat, bahkan Jambi.
Padahal, Aceh memiliki keistimewaan khusus dengan otonomi yang lebih luas dan dana otonomi khusus yang nilainya triliunan rupiah setiap tahun. Sejak tahun 2008, Aceh menerima dana otonomi khusus sekitar 2% dari Dana Alokasi Umum nasional, belum termasuk bagi hasil migas yang lebih besar dibanding daerah lain. Total dana yang mengalir ke Aceh dalam 15 tahun terakhir sudah mencapai puluhan triliun rupiah. Pertanyaannya: ke mana semua sumber daya itu?
Akar Masalah: Ketika Fokus Agama Kehilangan Esensinya
Beberapa faktor dapat menjelaskan paradoks ini. Pertama, tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana publik menjadi penghambat utama. Dana otonomi khusus yang seharusnya menjadi berkah justru tidak maksimal menyentuh rakyat. Kasus-kasus korupsi di Aceh terus bermunculan, ironisnya di daerah yang menerapkan syariat Islam.
Kedua, ketergantungan pada sektor migas yang tidak berkelanjutan. Ketika produksi migas menurun drastis, ekonomi Aceh ikut terpukul karena tidak ada diversifikasi ekonomi yang memadai. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang sebenarnya sangat potensial belum dikembangkan secara optimal dengan teknologi modern.
Ketiga, kualitas pendidikan dan kesehatan yang masih rendah. Meski ada peningkatan akses, kualitas layanan masih jauh dari memuaskan. Banyak sekolah di Aceh kekurangan fasilitas teknologi dasar seperti laboratorium komputer, akses internet yang memadai, atau bahkan perpustakaan yang lengkap. Ini berdampak pada rendahnya produktivitas sumber daya manusia dan ketidaksiapan generasi muda menghadapi era digital.
Keempat, infrastruktur yang belum merata. Banyak daerah di Aceh, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir, masih sulit diakses. Jalan rusak, jembatan yang tidak memadai, sinyal internet yang lemah, dan konektivitas yang buruk menghambat aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Paradoks Keagamaan: Ketika Syariat Lupa Substansinya
Namun ada satu faktor fundamental yang jarang dibicarakan secara terbuka: paradoks dalam pemahaman keagamaan itu sendiri. Sejak penerapan syariat Islam di Aceh, fokus keagamaan cenderung lebih pada aspek-aspek ritualistik dan simbolik—pengaturan busana, pelarangan aktivitas tertentu, pemberlakuan hukuman fisik—sementara aspek substansial seperti kejujuran dalam pemerintahan, keadilan ekonomi, dan pengembangan ilmu pengetahuan terabaikan.
Ini sangat ironis mengingat Al-Qur'an dan Hadits sebenarnya sangat mendorong umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Dalam ayat lain, QS. Ar-Ra'd ayat 11, Allah menegaskan: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."
Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyatakan: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." Ilmu di sini tidak terbatas pada ilmu agama saja, tetapi mencakup seluruh ilmu yang bermanfaat, termasuk sains, teknologi, ekonomi, dan berbagai bidang kehidupan. Rasulullah juga bersabda: "Carilah ilmu sampai ke negeri Cina," yang menunjukkan bahwa umat Islam harus aktif mencari pengetahuan ke mana pun, tidak boleh tertutup atau terisolasi.
Sayangnya, di Aceh masa kini, terlalu banyak energi dan sumber daya dialokasikan untuk perdebatan-perdebatan ritual yang sebenarnya bersifat furu'iyah (cabang), sementara aspek-aspek ushuliyah (pokok) seperti pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja kurang mendapat perhatian serius.
Kita lupa bahwa pada masa kejayaan peradaban Islam—baik di Aceh maupun di pusat-pusat peradaban Islam lainnya seperti Baghdad, Kordoba, dan Kairo—para ulama dan ilmuwan Muslim adalah pioneer dalam berbagai bidang: Al-Khawarizmi dalam matematika dan algoritma, Ibnu Sina dalam kedokteran, Al-Biruni dalam astronomi, Al-Jazari dalam teknik mesin. Mereka memahami bahwa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagian dari ibadah, karena dengan itu manusia bisa menjadi khalifah yang baik di muka bumi.
Ketinggalan Teknologi: Ancaman Nyata bagi Masa Depan
Di era Revolusi Industri 4.0 dan menuju Society 5.0, Aceh tertinggal jauh dalam penguasaan teknologi. Sementara provinsi lain berlomba-lomba mengembangkan smart city, e-government, ekonomi digital, dan startup teknologi, Aceh masih berkutat dengan masalah-masalah dasar.
Literasi digital masyarakat Aceh masih rendah. Infrastruktur teknologi informasi belum merata. Hanya sedikit talenta digital yang lahir dari Aceh, dan kebanyakan dari mereka memilih merantau ke Jakarta atau kota-kota besar lainnya karena minimnya ekosistem teknologi di daerah asal mereka.
Padahal, teknologi adalah kunci transformasi ekonomi modern. Petani bisa meningkatkan produktivitas dengan precision agriculture, nelayan bisa mendapatkan informasi cuaca dan lokasi tangkapan dengan teknologi GPS dan big data, UMKM bisa memperluas pasar dengan e-commerce, pemerintah bisa meningkatkan pelayanan publik dengan digitalisasi. Semua ini memerlukan investasi serius dalam pendidikan teknologi dan infrastruktur digital.
Yang lebih memprihatinkan, ada anggapan keliru di sebagian masyarakat bahwa fokus pada teknologi dan ilmu duniawi adalah sesuatu yang bertentangan dengan kesalehan. Padahal, ini adalah pemahaman yang sangat keliru dan tidak berdasar. Islam justru mendorong umatnya untuk menjadi yang terdepan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dengan itu umat Islam bisa memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat manusia.
Harapan untuk Kebangkitan: Kembali ke Esensi
Meski kondisinya memprihatinkan, bukan berarti Aceh tidak punya harapan. Potensi alamnya yang kaya, warisan budaya yang kuat, posisi strategisnya sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat, dan status otonomi khusus seharusnya bisa menjadi modal kebangkitan.
Yang dibutuhkan adalah komitmen serius dari semua pihak—pemerintah, ulama, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta—untuk melakukan transformasi mendasar dalam cara pandang dan prioritas pembangunan. Pemerintah Aceh perlu memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi sebagai wujud nyata penerapan syariat yang substansial.
Investasi harus difokuskan pada pendidikan berkualitas yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, khususnya sains dan teknologi. Aceh perlu membangun sekolah-sekolah dan kampus yang dilengkapi dengan laboratorium modern, akses internet cepat, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Beasiswa untuk studi sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM) perlu diperbanyak.
Diversifikasi ekonomi harus dipercepat dengan mengembangkan sektor-sektor yang berkelanjutan seperti pariwisata halal berbasis teknologi digital, agrikultur modern dengan precision farming, perikanan dengan cold chain technology, dan industri kreatif berbasis budaya lokal. Aceh juga perlu membangun ekosistem startup dan mendorong entrepreneurship berbasis teknologi di kalangan generasi muda.
Infrastruktur digital harus menjadi prioritas. Pemerataan akses internet berkecepatan tinggi, pengembangan e-government yang transparan dan efisien, serta digitalisasi layanan publik adalah langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan.
Yang tidak kalah penting, kita perlu reorientasi pemahaman keagamaan. Syariat Islam harus dipahami secara komprehensif dan substansial, bukan hanya simbolik. Korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan adalah pelanggaran syariat yang jauh lebih serius daripada banyak hal yang saat ini menjadi fokus penegakan syariat. Ulama dan tokoh agama perlu lebih vokal menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari kewajiban agama.
Penutup : Tantangan Generasi Sekarang
Perjalanan Aceh dari kejayaan ke kemiskinan adalah kisah yang menyedihkan sekaligus menjadi pelajaran berharga. Sejarah telah membuktikan bahwa Aceh mampu menjadi besar ketika agama dipahami secara holistik sebagai pendorong kemajuan, bukan penghalang inovasi. Kini, tantangannya adalah bagaimana menggali kembali semangat itu dan menerjemahkannya dalam pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.
Aceh tidak butuh dikasihani, tetapi perlu introspeksi dan transformasi. Kita perlu kembali kepada esensi ajaran Islam yang sejati: keadilan, kejujuran, kerja keras, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Kita perlu membuktikan bahwa provinsi bersyariat bukan berarti provinsi yang terbelakang, justru seharusnya menjadi provinsi yang paling maju karena memiliki fondasi moral dan spiritual yang kuat.
Rakyat Aceh yang pernah menggetarkan Nusantara dengan keberanian dan kewibawaannya, yang pernah membangun peradaban maju di bawah panji-panji Islam, kini menantikan kepemimpinan yang visioner dan berintegritas untuk membawa mereka kembali ke masa kejayaan—bukan dengan mengulang masa lalu, tetapi dengan membangun masa depan yang lebih cerah berdasarkan nilai-nilai Islam yang autentik dan progresif.
Masa depan Aceh ada di tangan generasi sekarang. Pertanyaannya: akankah kita menyaksikan kebangkitan baru Serambi Mekkah yang menjadi model bahwa Islam dan kemajuan bisa berjalan beriringan, atau membiarkannya terus terpuruk dalam kemiskinan sambil sibuk dengan perdebatan ritual yang tidak substansial? Wallahu a'lam.
Penulis oleh : Abbiyu Naufal Al Hakim, Mahasiswa Ilmu Falak UIN SUNA Lhokseumawe