Lhokseumawe – Ikatan Mahasiswa Asahan (IMA) menggelar aksi kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Aceh yang terdampak banjir pasca bencana besar yang terjadi sejak November 2025 lalu. Kegiatan ini sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap lambannya respons pemerintah pusat dalam menangani krisis kemanusiaan di wilayah terdampak.
Aksi tersebut telah direncanakan sejak awal terjadinya bencana. Tujuannya tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memberikan contoh nyata serta kritik langsung kepada pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat agar hadir membantu korban banjir.
Hingga kini, keluhan masyarakat terkait minimnya kebutuhan dasar masih terus disuarakan. Keterbatasan akses terhadap air bersih, bahan makanan pokok, makanan siap saji, pasokan listrik, serta jaringan komunikasi membuat kondisi warga semakin memprihatinkan.
Salah seorang mahasiswa Universitas Malikussaleh, Fadel, menilai lambannya respons pemerintah pusat mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam melindungi warganya di saat situasi paling genting.
“Ketidakpedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat terdampak bencana mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam melindungi warganya. Saat masyarakat kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan, respons pemerintah justru terkesan lamban dan tidak merata. Bantuan sering terlambat, tidak mencukupi, bahkan terhambat birokrasi. Hari ini, saya hanya melihat relawan dari Universitas Malikussaleh dan organisasi daerah yang turun langsung. Lalu, di mana pemerintah pusat?” ujar Fadel, Sabtu (24/1/1/2026).
Ia menegaskan, pemerintah pusat seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana, bukan hanya mengandalkan pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat akan semakin menurun. Prinsip keadilan sosial hanya akan menjadi slogan tanpa makna,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Asahan, Radityo, menilai banjir di Aceh bukan semata-mata bencana alam, melainkan juga akibat kegagalan kebijakan dan buruknya tata kelola lingkungan.
“Banjir di Aceh adalah bukti nyata kegagalan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ini bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana kebijakan. Lemahnya penegakan hukum terhadap perusakan hutan, pembiaran eksploitasi lingkungan, serta buruknya perencanaan tata ruang telah menjadikan rakyat sebagai korban kelalaian negara,” tegas Radityo.
Menurutnya, pemerintah selama ini lebih sering hadir pascabencana, namun absen dalam upaya pencegahan. Padahal, bantuan darurat tidak akan pernah cukup menutupi kerugian, trauma, serta hilangnya mata pencaharian warga.
“Selama akar masalah kerusakan lingkungan dan tata kelola tidak dibenahi, banjir akan terus menjadi siklus penderitaan bagi masyarakat Aceh,” pungkasnya.[*]