Kondisi jalan yang jauh dari kata layak ini terjadi pada beberapa daerah di wilayah Kaltim. Seperti yang terjadi di Kutai Timur (Kutim), yang di sana ada aktivitas industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Namun kondisi jalan di sangat cukup memprihatinkan. Banyak jalan berlumpur yang harus dilewati masyarakat sehari-hari. Salah satunya di Kecamatan Muara Ancalong, yang hingga kini warganya masih mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan.
Setiap musim hujan, jalan pasti rusak dan belum ada penanganan serius, baik dari pemerintah daerah maupun koordinasi antara kecamatan, desa, dan perusahaan. Salah satu warga, Angga mengatakan, sempat ada perusahaan yang menurunkan alat berat untuk perbaikan, namun hanya sebatas pengerukan tanpa pengerasan, sehingga kerusakan kembali terjadi. Padahal, jalan tersebut juga dilewati kendaraan perusahaan perkebunan dan menjadi jalur utama masyarakat untuk beraktivitas.
Kondisi jalan rusak lainnya juga terjadi di Kutai Barat (Kubar). Sebuah rekaman video singkat mendadak viral ketika salah satu warga Kubar menikmati perjalanan sambil membuat lagu soal jalan rusak. Di atas sebuah mobil bak terbuka yang berguncang hebat, pria itu menyuarakan jeritan hati warga Bentian, Kabupaten Kubar, KalTim yang hingga kini masih harus berjibaku dengan jalan rusak berlubang penuh air.
Tak hanya dialami warga, kondisi jalan yang rusak juga dialami oleh orang nomor satu di Kaltim, Rudy Mas’ud, ketika meninjau jalur alternatif menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (8/1) lalu. Mobil yang membawa rombongan Gubernur sempat tertahan akibat medan jalan yang berlumpur parah di rute Bongan, Kubar-Sotek, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU). Kendaraan rombongan mengalami amblas tepat di Kilometer 84.
Untuk diketahui, jalur yang dilalui oleh rombongan Gubernur tersebut adalah akses strategis masa depan yang menghubungkan PPU, Kubar, Kukar, hingga Paser menuju IKN. Pemprov Kaltim bersama Kementerian PUPR dan OIKN dijadwalkan mulai menggarap pembangunan permanen jalan ini pada tahun 2027 mendatang, setelah menuntaskan tahap perencanaan di tahun 2026.
Potret jalan berlumpur di Muara Ancalong, kerusakan parah di Kutai Barat, hingga jalur alternatif menuju IKN yang menyisakan cerita pilu warga, memperlihatkan bahwa persoalan infrastruktur bukanlah kasus tunggal, melainkan pola yang berulang di wilayah-wilayah kaya sumber daya alam. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya jurang antara kekayaan yang dihasilkan bumi dengan kualitas hidup masyarakat yang menginjaknya setiap hari. Pada akhirnya, kita mempertanyakan mengapa daerah yang begitu kaya justru gagal menghadirkan akses dasar yang layak bagi warganya?
Apa akar penyebabnya?
Kapitalisme Sebab Jalan Masih Jadi Derita
Jalan yang rusak atau berlumpur sesungguhnya tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah Kaltim, melainkan juga terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia yang ada potensi pertambangannya. Wilayah-wilayah tersebut memang kaya secara SDAE, namun dari segi infrastruktur sungguh membuat hati prihatin. Kekayaan SDAE di wilayah-wilayah tersebut justru menjadi jalan mulus bagi para kapitalis dan oligarki untuk melakukan deforestasi dan liberalisasi SDAE yang mengakibatkan jalan rusak parah.
Inilah watak asli kapitalisme yang hanya memikirkan cuan dan kepentingan pribadi.
Sedangkan yang terus menjadi korban dari liberalisasi SDAE ini adalah warga yang harus merasakan rusak jalan akibat sering dilewati mobil-mobil perusahaan mereka. Tak hanya jalan yang rusak, kualitas udara dan air bersih di wilayah-wilayah tersebut juga sering bermasalah. Sungguh, kapitalisme benar-benar menjadi derita bagi setiap manusia yang menerapkannya.
Padahal, sudah kita ketahui bersama bahwa jalan adalah infrastruktur utama yang vital keberadaannya untuk rakyat. Kondisi jalan bergantung pada aktivitas transportasi dan kegiatan masyarakat. Jika jalan dalam kondisi baik, aktivitas masyarakat pun juga akan berjalan lancar. Begitupun sebaliknya.
Apalagi jalan yang rusak ini juga tidak langsung diperbaiki oleh penguasa setempat. Mereka sering kali saling lempar tanggung jawab. Padahal sudah menjadi kewajiban negara untuk memprioritaskan jalan yang merupakan hak rakyat. Sungguh kapitalisme membuat pengurusan penguasa kepada rakyatnya kian lemah.
Mereka hanya mementingkan cuan, tak peduli nyawa rakyat yang menjadi korban akibat jalan yang rusak.Kalaupun jalan diperbaiki, perbaikannya juga seperti setengah hati karena tidak lama setelah diperbaiki, jalan kembali rusak atau berlubang. Lantas, masihkah kita berharap sejahtera jika kapitalisme masih diterapkan di negeri ini?
Infrastruktur dalam Islam
Dalam perspektif Islam, infrastruktur merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dipenuhi, diperhatikan, dan dirawat agar senantiasa berfungsi dengan baik. Pemenuhannya harus dilakukan secara adil dan merata tanpa diskriminasi, karena pemimpin dalam Islam diangkat untuk melayani kepentingan rakyat serta mempermudah aktivitas kehidupan mereka.
Oleh karena itu, penguasa dalam sistem Islam dituntut memiliki sifat amanah, ketakwaan, dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari).
Pembangunan infrastruktur dalam Islam dilaksanakan melalui mekanisme yang bertumpu pada sistem politik dan ekonomi Islam, sehingga pengelolaan kekayaan alam diarahkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam sistem ini, penguasa tidak akan menyerahkan pemenuhan kebutuhan publik kepada pihak asing maupun swasta, karena prinsip dasar politik Islam adalah ri‘ayah su’unil ummah, yaitu pengaturan dan pengurusan urusan umat. Dengan landasan tersebut, pemimpin akan mendedikasikan kepemimpinannya untuk melayani rakyat serta senantiasa diliputi rasa takut kepada Allah SWT atas amanah dan tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Cukuplah sejarah menjadi bukti bagaimana pada masa Khalifah Mu’awiyah bin Abi Sufyan dari kekhilafahan Umayyah, pembangunan infrastruktur jalan mendapat mendapat perhatian serius sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melayani rakyatnya.
Jalan-jalan utama yang menghubungkan wilayah strategis seperti Syam, Hijaz, dan Irak dibangun dan diperkuat pondasinya untuk memudahkan aktivitas masyarakat, kafilah dagang, serta kebutuhan administrasi pemerintahan. Negara juga membangun jembatan dan menjamin keamanan jalur-jalur tersebut agar aman dilalui tanpa ada pembebanan biaya sedikitpun. Sungguh, semua itu adalah bentuk perwujudan penguasa dalam mengurusi rakyatnya yang tentunya berbuah surga di akhirat.
Dengan demikian, hanya dalam sistem Islam lah infrastruktur dibangun bukan karena proyek bisnis atau sarana mencari keuntungan, melainkan sebagai fasilitas umum yang keberadaannya digunakan untuk menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan penyatuan wilayah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa negara yang menerapkan ideologi Islam adalah negara yang hadir penuh dalam mengurusi rakyat dan menjamin hidup mereka sejahtera. Lantas, masihkah kita ragu akan solusi Islam?
Allah Taala berfirman: “Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa.” (TQS Al-An’am ayat 44). Wallahu’alam bis shawab.
Penulis oleh: Hanifah Tarisa Budiyanti S. Ag