Rekrutmen PT CK di Aceh Barat Dipantau Pemerintah, Warga Lokal Diprioritaskan

Meulaboh — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Distrannaker) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan pendampingan langsung dalam proses seleksi calon pekerja PT Cipta Kridatama (CK) Site Mifa, Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor setempat itu diikuti puluhan pelamar dari berbagai latar belakang yang telah memenuhi syarat administrasi. Pendampingan dilakukan untuk memastikan proses rekrutmen berjalan tertib, transparan, dan adil, khususnya bagi masyarakat lokal.

Kepala Distrannaker Aceh Barat, Abdulah SS, mengatakan sejumlah posisi yang dibuka meliputi operator dan pengemudi alat berat, seperti Operator OHT 100 Ton, Driver Dump Truck, Driver Water Truck, Operator Crane Truck, hingga operator alat berat seperti bulldozer, excavator, dan grader.

“Prioritas utama diberikan kepada putra-putri asli Aceh Barat yang dibuktikan dengan KTP dan minimal tiga tahun berdomisili di daerah ini,” ujar Abdulah.

Ia menjelaskan, verifikasi data kependudukan dilakukan langsung oleh Disdukcapil untuk memastikan keabsahan dokumen pelamar, sekaligus mencegah adanya data tidak valid.

Untuk posisi Operator Hauling OHT 100 Ton, tercatat sebanyak 40 pelamar telah lulus seleksi administrasi secara daring dan mengikuti tes kemampuan dasar. Sementara itu, pendaftaran untuk posisi lainnya masih berlangsung dan jumlah pelamar terus bertambah.

Adapun kebutuhan tenaga kerja yang dibuka cukup beragam, di antaranya 24 orang untuk Driver Dump Truck, 4 Driver Water Truck, 1 Operator Crane Truck, hingga puluhan operator alat berat lainnya seperti OHT, bulldozer, excavator, dan grader.

Abdulah menegaskan, selain syarat administrasi, para pelamar juga harus memenuhi kualifikasi teknis sesuai posisi yang dilamar, seperti memiliki sertifikasi keahlian, pengalaman kerja, atau lulus uji keterampilan sesuai standar industri.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah dalam proses ini bertujuan menjaga integritas dan transparansi rekrutmen tenaga kerja.

“Kami ingin memastikan tidak ada praktik kecurangan atau diskriminasi. Ini juga sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat lokal agar mendapatkan kesempatan kerja yang adil,” tegasnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan, diharapkan proses rekrutmen ini dapat berjalan profesional sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat Aceh Barat.[*]

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama