Aceh Barat — Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengungkapkan bahwa surat pernyataan pemerintah daerah tidak mampu menangani bencana yang ditandatanganinya pada akhir November 2025 merupakan syarat untuk mendapatkan bantuan logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Surat itu diminta sebagai syarat dapat logistik bantuan dari BNPB,” kata Tarmizi di Meulaboh, Senin (8/12/2025), dikutip dari detikNews yang melansir pernyataannya dari Antara.
Menurut Tarmizi, surat tersebut diminta oleh lembaga penanganan bencana kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagai persyaratan administrasi agar daerahnya bisa memperoleh bantuan logistik bagi korban banjir bandang dari BNPB.
Surat itu memuat pernyataan Pemkab Aceh Barat tidak sanggup mengatasi bencana banjir bandang yang terjadi pada Rabu, 26 November 2025 lalu. Ia menegaskan, tanpa surat tersebut, bantuan dari BNPB tidak akan turun.
“Apabila Aceh Barat tidak mengirim surat seperti yang diminta, maka tidak akan dapat bantuan dari BNPB,” ujarnya.
Namun demikian, Tarmizi menegaskan bahwa pemerintah daerah mampu menangani bencana pada tahap darurat, setelah bersama Forkopimda mengerahkan sejumlah personel di 10 kecamatan terdampak. Penanganan yang dilakukan di antaranya membersihkan jalan dari kayu dan lumpur, membersihkan fasilitas umum, serta membuka akses menuju kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Sikundo yang sempat terisolasi dan menyebabkan 40 kepala keluarga terkurung.
Ia menambahkan, Pemkab Aceh Barat bukan tidak mampu menangani bencana, melainkan tidak sanggup memperbaiki seluruh kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan akibat banjir bandang karena keterbatasan anggaran.
Hingga kini, total kerugian akibat bencana tersebut ditaksir mencapai lebih dari Rp203 miliar, meliputi kerusakan jalan, jembatan, jembatan gantung, fasilitas umum, ratusan rumah warga, sekolah, pesantren, serta lembaga pendidikan lainnya.
Saat ini, Pemkab Aceh Barat juga terus menyalurkan bantuan kepada warga terdampak dan telah mendirikan dapur umum di lokasi bencana untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat.[*]