Bencana banjir yang sedang terjadi di Aceh saat ini kembali menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Ribuan rumah terendam, aktivitas ekonomi lumpuh, sekolah terganggu, dan banyak warga terpaksa mengungsi demi keselamatan. Setiap musim hujan, peristiwa serupa seolah menjadi cerita yang berulang. Banjir datang, bantuan menyusul, lalu perlahan dilupakan hingga bencana berikutnya kembali terjadi.
Selama ini, banjir kerap dipahami sebagai akibat curah hujan yang tinggi dan faktor alam semata. Padahal, hujan adalah fenomena rutin yang seharusnya bisa diantisipasi. Masalah utama justru terletak pada kondisi lingkungan yang semakin rapuh. Penggundulan hutan, alih fungsi lahan tanpa kajian lingkungan, serta rusaknya daerah aliran sungai membuat alam kehilangan kemampuannya untuk menahan dan mengatur air. Akibatnya, hujan yang dulu membawa berkah kini berubah menjadi ancaman.
Banjir Aceh hari ini juga menyingkap persoalan tata kelola pembangunan. Pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi sering kali tidak diimbangi dengan perencanaan ruang yang berkelanjutan. Kawasan resapan air menyempit, sungai dipersempit atau dipenuhi sedimentasi, sementara pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan masih lemah. Dalam kondisi seperti ini, bencana bukan lagi peristiwa tiba-tiba, melainkan konsekuensi dari akumulasi kebijakan yang kurang berpihak pada lingkungan.
Dari sisi penanganan, pemerintah dan lembaga terkait memang telah melakukan berbagai upaya tanggap darurat. Bantuan logistik, evakuasi, dan perbaikan infrastruktur darurat menjadi langkah penting yang patut diapresiasi. Namun, persoalannya adalah pola penanganan yang masih dominan reaktif. Fokus sering berhenti pada fase darurat, sementara upaya mitigasi dan pencegahan jangka panjang belum menjadi prioritas utama. Padahal, tanpa perubahan kebijakan yang mendasar, banjir akan terus berulang dengan dampak yang semakin besar.
Di tengah keterbatasan sistem, masyarakat Aceh kembali menunjukkan kekuatan solidaritas sosial. Gotong royong, kepedulian antarsesama, dan peran relawan menjadi penopang utama dalam menghadapi bencana. Namun, solidaritas masyarakat tidak seharusnya terus-menerus menutup kelemahan tata kelola lingkungan dan kebijakan publik. Beban menjaga keselamatan tidak bisa hanya diletakkan di pundak warga.
Dalam perspektif yang lebih luas, banjir Aceh saat ini juga dapat dibaca sebagai peringatan moral dan ekologis. Manusia bukanlah penguasa mutlak alam, melainkan penjaga yang diberi amanah untuk merawatnya. Ketika alam dieksploitasi tanpa batas, maka keseimbangan akan rusak dan bencana menjadi bahasa alam untuk mengingatkan manusia.
Banjir yang terjadi di Aceh sekarang seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama. Perlindungan hutan, penataan ruang yang berkelanjutan, penegakan hukum lingkungan, serta penguatan sistem mitigasi bencana harus segera diwujudkan secara nyata. Jika tidak, maka banjir akan terus menjadi agenda tahunan yang dinormalisasi, sementara korban terus berjatuhan.
Pada akhirnya, pertanyaan “banjir Aceh: alam atau ulah manusia?” menuntut jawaban jujur. Selama manusia masih abai terhadap lingkungan dan memilih kepentingan jangka pendek, maka bencana bukan sekadar musibah, melainkan cermin dari pilihan yang keliru. Aceh tidak hanya membutuhkan bantuan darurat hari ini, tetapi juga keberanian untuk berubah demi keselamatan generasi mendatang.
Penulis oleh : Rauza