Aceh Utara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara membutuhkan anggaran sekitar Rp27,5 triliun untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Utara. Anggaran tersebut diperlukan untuk memulihkan berbagai sektor yang mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Hal itu disampaikan Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, SE., MM (Ayah Wa) melalui Juru Bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Ramli, usai rapat finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten Aceh Utara yang digelar di Pendopo Bupati Aceh Utara, Rabu (21/1/2026).
“Berdasarkan dokumen sementara R3P, total kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana banjir bandang di Aceh Utara diperkirakan mencapai Rp27,5 triliun. Anggaran ini mencakup seluruh sektor yang mengalami kerusakan signifikan,” ujar Muntasir.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Utara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam pemaparan R3P disebutkan bahwa banjir bandang telah menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman warga, fasilitas pendidikan dan kesehatan, sarana ibadah, serta sektor sosial dan ekonomi masyarakat.
Besarnya dampak lintas sektor membuat proses pemulihan membutuhkan perencanaan yang matang, sinergi lintas instansi, serta dukungan anggaran yang besar dari pemerintah pusat dan daerah.
Dalam rapat tersebut, Forkopimda menilai penanganan bencana di lapangan telah menunjukkan perkembangan positif, khususnya pada fase tanggap darurat. Oleh karena itu, disepakati rekomendasi agar status penanganan bencana dialihkan ke Masa Transisi selama tiga bulan, terhitung mulai 25 Januari 2026.
Dokumen R3P yang dibahas akan segera disepakati dan ditandatangani bersama Forkopimda sebagai dokumen awal perencanaan, sebelum diperbarui berdasarkan hasil validasi dan verifikasi lapangan yang masih berlangsung.
Bupati Aceh Utara juga menginstruksikan BPBD Aceh Utara bersama tim lintas sektor untuk melanjutkan pendataan serta pemutakhiran data rumah warga terdampak banjir, agar penyaluran bantuan dan program pemulihan berjalan tepat sasaran.
Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera mengoptimalkan kembali pelayanan publik selama masa transisi, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan keagamaan. Pemerintah daerah juga akan mengaktifkan kembali gotong royong Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Rapat tersebut turut dihadiri Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan, MH, Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Arh Jamal Dani Arifin, unsur DPRK Aceh Utara, Plt Sekda Jamaluddin, M.Pd, perwakilan BNPB, para asisten, perwakilan Kejaksaan dan Polres Aceh Utara, kepala OPD, para camat, serta unsur terkait lainnya. [*]