Model pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dinilai memang lebih efisien dari sisi anggaran, namun berpotensi mengabaikan hak rakyat dalam demokrasi.
Founder Citra Institute, Yusak Farchan, menilai pengalihan hak memilih dari rakyat kepada DPRD harus dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, efisiensi prosedur tidak sebanding dengan hilangnya partisipasi langsung masyarakat.
“Pilkada oleh DPRD memang lebih sederhana, tapi mengabaikan hak rakyat sebagai inti demokrasi,” kata Yusak seperti yang dilansir pada RMOL, Rabu (31/12/2025).
Ia juga menanggapi alasan mahalnya biaya politik yang kerap dijadikan dalih. Menurut Yusak, tingginya ongkos politik justru bersumber dari perilaku elite, bukan dari rakyat.
“Jika elite sepakat tidak melakukan politik uang, biaya pilkada sebenarnya bisa ditekan,” ujarnya.
Yusak menambahkan, pemindahan pilkada ke DPRD tidak otomatis menghapus praktik politik uang. Ia meragukan anggota DPRD akan memilih kepala daerah tanpa kepentingan tertentu.[*]