Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Rano Karno, menegaskan komitmen pemerintah daerah dan partainya dalam mengawal kesejahteraan pekerja melalui berbagai program perlindungan sosial.
Hal itu disampaikan Rano Karno saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang digelar PDIP di Jakarta Timur, Minggu (3/5), sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (3/5/2026).
Rano menjelaskan salah satu program unggulan yang terus dikembangkan adalah Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) yang hingga kini telah diterbitkan kepada lebih dari 59 ribu pekerja di Ibu Kota.
“Sejak diluncurkan pada 2018 terus dikembangkan berdasarkan masukan serikat pekerja. Hingga saat ini, lebih dari 59 ribu KPJ telah diterbitkan,” ujar Rano Karno dikutip dari CNN Indonesia.
Ia menambahkan, melalui KPJ para pekerja memperoleh sejumlah manfaat, mulai dari akses transportasi umum gratis, subsidi pangan, hingga dukungan pendidikan bagi keluarga pekerja. Selain itu, kebijakan transportasi publik gratis juga telah diperluas kepada 15 kelompok masyarakat, termasuk pekerja tertentu.
Dalam kesempatan tersebut, Rano juga menegaskan bahwa kaum pekerja merupakan tulang punggung ekonomi Jakarta yang harus terus dilindungi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita diingatkan untuk tidak abai terhadap hak-hak pekerja. Karena pada kenyataannya, para pekerja adalah tulang punggung yang menjaga roda perekonomian Jakarta tetap bergerak,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Chriesty Barends, turut menyampaikan apresiasi kepada para buruh yang disebut sebagai penggerak utama industri dan ekonomi nasional.
Namun demikian, ia juga menyoroti masih adanya berbagai tantangan yang dihadapi buruh, seperti upah yang belum layak, jaminan kerja yang belum pasti, hingga tekanan ekonomi yang semakin berat.
“Partai ini lahir dari rahim perjuangan rakyat dan akan terus menjadi rumah bagi kaum wong cilik, termasuk kaum buruh. Perjuangan kita bukan untuk melemahkan industri, tetapi memastikan keadilan sosial berjalan seiring dengan kemajuan ekonomi,” ujarnya.[*]