Modernisasi saat ini terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan. Demikian juga dalam hal penjajahan, mengalami perubahan ‘wajah’. Kini, tidak lagi datang dengan kapal perang dan bendera asing yang ditancapkan di tanah jajahan. Ia hadir dalam bentuk yang jauh lebih rapi, melalui lembaga, board, aliansi strategis, dan bahasa demokrasi yang terdengar netral.
Hal ini terjadi juga dalam permasalahan Palestina khususnya Gaza yang belum lepas dirundung duka. Dunia menyaksikan kekejaman dan genosida di tanah Palestina yang diberkahi. Namun dunia diam seribu bahasa. Hanya suara ‘berisik’ yang terkadang terdengar dari pemimpin dunia. Namun tak ada imbas nyata pada berkurangnya penindasan atas pendudukan Israel. Di sinilah Israel tidak bisa dilepaskan dari posisi Amerika Serikat sebagai arsitek utama tatanan kolonialisme gaya baru di Timur Tengah. Seolah Israel negara kuat yang tak tersentuh hukum apapun. Termasuk PBB pun tumpul tak mampu memberikan sanksi kepadanya.
Dalam konteks ini, Israel bukan aktor otonom sepenuhnya. Ia adalah perpanjangan tangan dari desain geopolitik Amerika di Timur Tengah. Dukungan militer, diplomatik, dan finansial yang nyaris tanpa syarat menunjukkan bahwa Israel memiliki privilege kolonial berupa kebal dari sanksi, hukum internasional, dan kecaman global yang seharusnya berlaku universal.
Laporan bantuan militer Amerika kepada Israel mencapai miliaran dolar setiap tahun, menjadikannya penerima bantuan militer terbesar AS sepanjang sejarah
(Sumber: Congressional Research Service – https://crsreports.congress.gov)
Keberadaan kolonialisme gaya baru ini adalah absennya tanggung jawab langsung. Ketika kekerasan terjadi, Amerika bisa berdiri sebagai “mediator damai”, bukan pihak yang bertanggung jawab. Padahal, struktur kekuasaan, senjata, dan legitimasi internasional yang memungkinkan penjajahan itu berasal dari Washington. Inilah kolonialisme paling canggih: menjajah tanpa terlihat menjajah.
Apa itu Board of Peace?
Board of Peace (BoP) yang baru-baru ini terdengar dan Indonesia masuk menjadi anggotanya adalah sebuah badan internasional yang dibentuk pada Januari 2026 oleh Donald Trump, sekaligus Ia sebagai Chairman seumur hidup dengan tujuan menjaga stabilitas, memulihkan pemerintahan yang “terpercaya dan sah”, serta mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah konflik, dimulai dengan Gaza setelah perang Israel–Hamas. BoP sebagai badan Internasional bentukan Donald Trump menempatkan dirinya sebagai pemilik hak veto. Artinya pemilik kuasa dan pemutus kebijakan secara penuh ada pada diri presiden AS tersebut. Peran Trump sebagai ketua seumur hidup merupakan Chairman for Life dan memiliki hak memilih anggota, mengeluarkan serta membubarkan inisiatif tanpa persetujuan kolektif yang kuat.
Berdasarkan berbagai laporan media internasional dan pernyataan resmi pemerintah, sejumlah negara telah menyatakan bergabung secara resmi adalah : Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Qatar, Belarus, Hungaria, Argentina, Maroko, Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Kosovo, Uzbekistan, Mongolia, Bahrain, Paraguay, Vietnam serta Israel. Tak main-main, BoP menetapkan kewajiban pembayaran sekitar US$1 miliar untuk status keanggotaan permanen atau sekitar 16,9 Triliun rupiah.
Penjajahan Gaya Baru
Board of Peace diduga sebagai manifestasi dari penjajahan gaya baru, bukan militer konvensional, tetapi dominasi melalui institusi. Alih-alih menggunakan kekuatan senjata, kekuasaan diproyeksikan lewat pembentukan lembaga supranasional yang dikendalikan oleh satu aktor dominan. Struktur kekuasaan yang sangat sentralistis, dengan Trump sebagai Chairman for Life, menggambarkan bentuk baru hegemoni:
Kontrol institusional global — BoP berpotensi menyaingi lembaga tradisional seperti PBB, mengalihkan legitimasi diplomasi sumber “multilateral” ke dalam forum yang dipengaruhi oleh kepentingan satu negara.
Ekonomi sebagai instrumen kekuasaan, persyaratan pembayaran besar menempatkan negara-negara kaya atau pro-AS dalam posisi dominan, sedangkan yang lain tersingkir atau terpaksa mengikuti agenda dominan untuk mendapatkan akses.
Legitimasi politik yang diproduksi berupa retorika “perdamaian dan stabilitas” dipakai sebagai justifikasi; namun, tanpa mekanisme akuntabilitas dan representasi yang setara, yang justru dapat memperkuat ketidakadilan struktural dalam isu seperti Palestina–Israel.
Dengan demikian, BoP mencerminkan transformasi kolonialisme klasik menjadi kolonialisme lembaga global yang dilegitimasi oleh narasi “peacekeeping” (penjaga perdamaian) namun berpotensi memperkokoh dominasi geopolitik aktor kuat.
Penutup
Membahas Israel tanpa membongkar peran Amerika dan jaringan board serta lembaga strategisnya hanya akan berhenti pada permukaan konflik. Penjajahan hari ini bekerja melalui sistem, bukan simbol. Melalui kebijakan, bukan penjajahan formal. Melalui legitimasi global, bukan invasi langsung.
Selama dunia gagal mengenali wajah baru kolonialisme ini, penjajahan akan terus hidup tanpa perlu disebut penjajahan. Artinya penjajahan yang terjadi di Palestina saat ini tak hanya penjajahan langsung seperti yang dilakukan oleh Israel, namun juga penjajahan tak langsung melalui lembaga. Apalagi secara kasat nyata terlihat bahwa dalam keanggotaan BoP terdapat Israel, tanpa melibatkan Palestina. Pertanyaannya, bagaimana mungkin menyelesaikan permasalahan Palestina tanpa melibatkannya hadir? siapa yang berhak menentukan nasib Palestina? Apakah nasib Palestina ada ditangan Israel, Amerika? Sudah saatnya umat Islam ini sadar akan akan permasalahan Palestina dan bergerak, berjuang sebagaimana pendahulu umat ini berjihad yang dikomandoi Umar bin Khattab dan Salahuddin Al Ayyubi.
Penulis oleh: Herliana Tri, M. S.P