Lhokseumawe – Temuan cadangan gas raksasa di Blok South Andaman dinilai menjadi momentum strategis bagi Aceh untuk keluar dari ketergantungan ekonomi berbasis sumber daya mentah. Karena itu, Pemerintah Aceh diminta mengambil langkah serius dan terukur agar pengelolaan gas tersebut memberikan dampak langsung bagi masyarakat Aceh.
Pakar komunikasi sekaligus Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Unimal), Dr. Kamaruddin Hasan, menegaskan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) harus membangun komunikasi yang intensif dengan kementerian dan lembaga terkait agar proses pengolahan gas dari Blok South Andaman dapat dilakukan di Aceh, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Menurutnya, KEK Arun memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah lain karena infrastruktur energi dan industri telah tersedia sejak lama. Kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah pusat untuk menjadikan Aceh sebagai pusat hilirisasi gas, bukan sekadar daerah penghasil yang hanya dilintasi jaringan pipa.
“Fasilitas dan infrastruktur pendukung sudah tersedia di KEK Arun. Karena itu, Aceh harus memperjuangkan agar pengolahan dan hilirisasi dilakukan di daerah ini sehingga nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, dan investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh,” kata Kamaruddin.
Ia menilai pendekatan hilirisasi yang diterapkan pemerintah di berbagai daerah, termasuk Kalimantan, seharusnya juga menjadi pertimbangan dalam pengelolaan gas Andaman. Menurutnya, jika daerah lain memperoleh manfaat melalui pembangunan industri turunan, maka Aceh juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
“Kalau di daerah lain bisa dilakukan hilirisasi, mengapa Aceh hanya diarahkan menjadi jalur pipanisasi? Ini harus diperjuangkan secara serius agar Aceh tidak kembali menjadi penonton di atas kekayaan alamnya sendiri,” ujarnya.
Kamaruddin juga meminta Mualem bersikap terbuka, tegas, dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan Aceh terkait proyek strategis tersebut. Ia menilai masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengawal pemanfaatan cadangan gas yang diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.
“Masyarakat perlu mengetahui secara jelas sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dengan pemerintah pusat. Jangan sampai isu strategis ini berjalan tanpa keterbukaan sehingga memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemerintah menjalankan berbagai hasil kajian dan rekomendasi akademik yang selama ini telah disusun terkait pengembangan industri energi di Aceh. Menurutnya, kebijakan yang berbasis riset akan lebih mampu menjawab kebutuhan pembangunan jangka panjang dibandingkan pendekatan yang bersifat politis dan sesaat.
“Kebijakan strategis harus bertumpu pada riset, kajian akademik, serta kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Aceh. Karena itu, rekomendasi para akademisi perlu menjadi rujukan utama dalam menentukan arah pengelolaan gas Andaman,” ujarnya.
Kamaruddin juga mengingatkan bahwa Gubernur Aceh perlu didampingi oleh tim yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen kuat dalam memperjuangkan agenda pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan Aceh memanfaatkan potensi gas Andaman tidak hanya bergantung pada besarnya cadangan yang ditemukan, tetapi juga pada keseriusan para pengambil kebijakan dalam mengawal prosesnya.
“Ini bukan hanya soal energi, tetapi tentang masa depan ekonomi Aceh. Karena itu diperlukan orang-orang yang serius, memiliki visi pembangunan, dan mampu memperjuangkan kepentingan daerah secara maksimal,” pungkasnya.[wir]