Banda Aceh — Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, ribuan warga korban banjir di berbagai wilayah Provinsi Aceh masih bertahan di pengungsian. Hingga akhir Januari 2026, banyak keluarga belum dapat kembali ke rumah karena kerusakan berat pada hunian, lingkungan yang belum aman, serta minimnya hunian sementara (huntara).
Banjir besar yang melanda Aceh sejak akhir 2025 telah merusak ribuan rumah, fasilitas umum, lahan pertanian, serta sumber mata pencaharian masyarakat. Dampaknya, tidak sedikit warga terpaksa tinggal di tenda darurat, posko pengungsian, meunasah, atau menumpang di rumah kerabat, dengan kondisi serba terbatas.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan seluruh pengungsi tidak lagi tinggal di tenda paling lambat 18 Februari 2026, atau sebelum Ramadhan. Namun, hingga kini progres pembangunan hunian sementara baru mencapai sekitar 30 persen, sehingga ribuan keluarga masih belum mendapatkan tempat tinggal layak.
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh, BNPB, BPBD, TNI-Polri, relawan, serta berbagai organisasi kemanusiaan terus melakukan upaya penanganan, mulai dari penyaluran bantuan pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga percepatan pembangunan huntara. Meski demikian, kebutuhan di lapangan masih jauh lebih besar dibandingkan ketersediaan sumber daya.
Menjelang Ramadhan, tekanan ekonomi semakin dirasakan para korban banjir, terutama bagi warga yang kehilangan pekerjaan, usaha kecil, sawah, dan kebun. Banyak keluarga kini menggantungkan hidup pada bantuan darurat, sembari memikirkan kelangsungan hidup di tengah keterbatasan.
Situasi ini juga bertepatan dengan tradisi Meugang, momen khas masyarakat Aceh menjelang Ramadhan. Tahun ini, tradisi yang biasanya dipenuhi kebahagiaan dan kebersamaan itu terancam berlangsung sederhana, bahkan sunyi, bagi ribuan korban banjir yang lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal.
Sekretaris Kabinet DEMA Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry, M. Ikram al Ghifari, mengapresiasi berbagai pihak yang telah terlibat dalam penanganan bencana, sekaligus mengingatkan pentingnya pemulihan jangka panjang.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, BNPB, BPBD, TNI-Polri, relawan, serta seluruh elemen masyarakat yang telah bergerak membantu korban banjir. Namun menjelang Ramadhan, negara harus memastikan tidak ada rakyat yang beribadah dalam kondisi lapar, tanpa hunian layak, dan tanpa kepastian masa depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat semata, melainkan harus dilanjutkan dengan pembangunan hunian permanen, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan sistem mitigasi bencana.
“Bencana ini harus menjadi momentum untuk memperkuat keberpihakan kepada masyarakat kecil dan membangun sistem perlindungan yang lebih adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Bagi masyarakat Aceh, Ramadhan tahun ini bukan sekadar momentum spiritual, tetapi juga harapan akan kehadiran negara, keadilan sosial, serta masa depan yang lebih layak setelah bencana.[*]