Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan Program Tiga Juta Rumah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Tito, program yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto ini sangat strategis dalam membantu rakyat memiliki rumah dengan harga terjangkau.
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena salah satu tugas kepala daerah adalah mengangkat derajat dan martabat rakyat masing-masing,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Ia menegaskan, program tersebut merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pemerintah daerah (Pemda) diminta aktif mendukung percepatan realisasinya.
Salah satu bentuk dukungan yang telah diberikan Kementerian Dalam Negeri adalah mendorong pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini bertujuan agar harga rumah bisa lebih murah dan terjangkau.
“Supaya harganya murah, pengembang bisa menjual lebih terjangkau karena bebas PBG dan BPHTB. Itu harus diatur dengan Perkada, dan kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua,” jelasnya.
Tito juga meminta Pemda melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan program tersebut. Selain itu, ia mendorong optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempercepat proses perizinan PBG dan BPHTB.
Menurutnya, daerah yang MPP-nya sudah berjalan baik akan lebih cepat merealisasikan program ini. Sebaliknya, jika layanan belum optimal, proses perizinan yang berbelit bisa menghambat pelaksanaan.
“Ini peluang bagi kepala daerah untuk menyelesaikan persoalan perumahan di wilayahnya, baik renovasi maupun pembangunan baru,” pungkasnya.[*]