Bireuen – Lembaga Swadaya Masyarakat GeRAK Bireuen menilai pernyataan Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait penanganan banjir tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M Nasir, mengatakan hingga kini masih ada korban banjir yang bertahan di tenda darurat dengan fasilitas terbatas.
“Jika memang penanganan sudah sesuai tahapan, mengapa korban masih tinggal di tenda? Ini menunjukkan ketidaksinkronan antara klaim dan realitas,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, hingga saat ini skema hunian sementara (huntara) belum jelas, sementara pembangunan hunian tetap (huntap) juga belum menunjukkan perkembangan signifikan, terutama bagi korban yang tidak memiliki lahan.
GeRAK juga mencatat pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran cukup besar, sekitar Rp86,1 miliar untuk bantuan perbaikan rumah bagi 4.347 kepala keluarga serta sekitar Rp4 miliar untuk penanganan bencana.
“Artinya, persoalan utama bukan pada anggaran, tetapi pada efektivitas pelaksanaan di daerah,” kata Murni.
Selain itu, GeRAK menilai tahapan penanganan bencana—mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi—belum berjalan selaras di lapangan.
Pihaknya juga mengkritik imbauan pemerintah yang mendorong korban menempuh jalur hukum melalui class action.
“Korban butuh kepastian tempat tinggal dan pemulihan, bukan tambahan beban untuk memperjuangkan haknya di pengadilan,” tegasnya.
GeRAK Bireuen mendesak pemerintah daerah segera mempercepat penanganan, memastikan penggunaan anggaran secara transparan, serta menghadirkan solusi nyata bagi korban banjir.
“Publik menunggu langkah konkret, bukan sekadar pernyataan,” tutupnya.[*]