Kota Jantho — Di sela peresmian master plan Kampung Nelayan Merah Putih di Gampong Mata Ie, Kabupaten Aceh Jaya, Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris melakukan pertemuan khusus dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, guna membahas penguatan program perumahan rakyat.
Pertemuan tersebut berlangsung saat Bupati Muharram Idris—yang akrab disapa Syech Muharram—memenuhi undangan Wamen PKP RI bersama Anggota DPR RI, Rokhmin Dahuri, dalam rangkaian peresmian kawasan permukiman nelayan, Sabtu (25/04/2026). Di luar agenda seremoni, keduanya memanfaatkan momentum untuk berdiskusi terkait kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di Aceh Besar.
Dalam pembicaraan tersebut, Muharram Idris menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan rumah rakyat, termasuk program renovasi atau bedah rumah tidak layak huni.
“Aceh Besar merupakan daerah penyangga ibu kota Provinsi Aceh. Kebutuhan hunian layak masih cukup besar. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan agar program pembangunan dan perbaikan rumah masyarakat dapat berjalan lebih maksimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas permukiman menjadi kunci dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, perbaikan hunian tidak hanya menyangkut tempat tinggal, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan, kenyamanan, dan masa depan warga.
Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah menyatakan bahwa pemerintah pusat terus memperkuat kebijakan di sektor perumahan melalui pendekatan kolaboratif antara kementerian dan pemerintah daerah.
“Kami mendorong sinergi pusat dan daerah agar program perumahan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, termasuk bagi masyarakat di kawasan pesisir,” kata Fahri.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, di antaranya jajaran direktur Kementerian PKP RI, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Taufik, Bupati Aceh Jaya Safwandi, serta Wali Kota Sabang H. Zulkifli H. Adam. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan permukiman layak huni di Aceh.[*]