Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara sekitar 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai tidak memenuhi standar.
“Iya, saya setuju dan mendukung BGN men-suspend SPPG yang mengurangi manfaat. Bukan itu saja, saya juga mendukung BGN men-suspend SPPG yang tidak memiliki IPAL dan tidak sesuai standar,” kata Irma, Sabtu (25/4/2026).
Selain mendukung kebijakan tersebut, Irma juga meminta BGN bertindak tegas dengan memberhentikan koordinator wilayah (korwil) yang diduga bermain dengan SPPG tidak berkualitas.
“Saya minta BGN untuk memberhentikan korwil BGN yang main-main dengan SPPG, melindungi SPPG yang tidak berkualitas tapi mau nyogok mereka,” ujarnya, seperi yang dilansir pada detik.com, Sabtu (25/4/2026).
Irma menilai praktik tersebut menjadi salah satu penyebab masih beroperasinya dapur MBG yang tidak memenuhi standar. Menurutnya, keberadaan korwil yang tidak profesional justru memperburuk kualitas program di lapangan.
“Korwil-korwil seperti ini banyak dan saya minta BGN tidak hanya beri sanksi, tapi pecat jika main mata dengan SPPG yang tidak standar, tidak punya IPAL, dan mengurangi manfaat,” tegasnya.
Meski demikian, ia meyakini masih banyak SPPG yang telah berjalan sesuai standar. Namun, ia mengakui adanya sejumlah oknum yang memanfaatkan celah untuk tetap beroperasi meski tidak layak.
“Pertanyaannya kenapa yang nakal bisa operasional? Ya karena main mata dengan korwilnya. Maka saya apresiasi BGN yang mulai berbenah dan men-suspend SPPG yang tidak sesuai,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, mengungkapkan bahwa sekitar 1.700 SPPG telah dihentikan sementara untuk dilakukan perbaikan.
“Ya kalau tidak salah ada 1.700-an SPPG yang sudah di-suspend oleh BGN untuk diperbaiki. Ini bentuk keseriusan BGN dalam mengelola SPPG agar sesuai spesifikasi standar yang telah ditetapkan,” ujar Aris kepada wartawan dalam acara APPMBGI National Summit di Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).
Langkah tegas ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.[*]