Washington – Pemerintah Amerika Serikat menegaskan sikap tegas terhadap Iran terkait isu penguasaan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz. Washington menolak segala bentuk pengaturan yang memungkinkan Teheran menentukan siapa yang boleh melintas serta mengenakan pungutan bagi kapal yang melintas.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menilai langkah tersebut sebagai ancaman terhadap prinsip kebebasan navigasi global.
“Kami tidak bisa mentolerir upaya untuk menormalisasi sistem di mana Iran menentukan siapa yang boleh menggunakan jalur air internasional dan berapa biaya yang harus dibayar,” ujar Rubio, seperti yang dikutip pada antaranews, Senin (27/4/2026).
Rubio juga menegaskan bahwa Presiden Donald Trump memiliki kewenangan penuh untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan melanjutkan operasi militer terhadap Iran.
Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan negaranya tidak akan terlibat dalam pembicaraan damai yang berlangsung di bawah tekanan, ancaman, maupun blokade jalur strategis.
Dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Iran meminta Amerika Serikat untuk mencabut berbagai hambatan, termasuk isu blokade di Selat Hormuz, sebagai syarat melanjutkan negosiasi.
Upaya diplomasi antara kedua negara masih menemui jalan buntu. Presiden Donald Trump sebelumnya membatalkan rencana pengiriman utusan khusus untuk melanjutkan perundingan dengan Iran.
Ketegangan meningkat sejak serangan militer yang melibatkan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026, yang kemudian dibalas oleh Iran dengan serangan ke wilayah Israel serta fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.
Pada 7 April 2026, kedua negara sempat menyepakati gencatan senjata selama dua pekan. Namun, negosiasi lanjutan di Pakistan belum menghasilkan kesepakatan final.
Pada 21 April, Presiden Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata hingga Iran menyampaikan proposal penyelesaian konflik dan proses negosiasi mencapai titik terang.[*]