Tokoh pemuda Rahmadi M. Ali menegaskan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa langkah konkret dari pemerintah dan DPR. Ia mendesak agar kedua pihak segera duduk bersama mencari solusi demi keberlanjutan program yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak tersebut.
Menurutnya, perdebatan tanpa arah justru berisiko memperkeruh situasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau terus saling menyalahkan, yang dirugikan masyarakat. Pemerintah dan DPR harus segera ambil langkah nyata, bukan hanya wacana,” ujarnya tegas, Jumat malam (10/4/2026).
Rahmadi menilai JKA merupakan program strategis yang menjadi ciri khas Aceh dalam memberikan perlindungan kesehatan. Karena itu, keberlanjutannya harus dijaga dengan kebijakan yang tepat dan terukur.
Ia juga menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum tuntas, yakni ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Masih adanya masyarakat mampu yang terdaftar sebagai penerima JKA dinilai mencederai tujuan utama program tersebut.
“Program ini harus benar-benar menyasar masyarakat kurang mampu. Yang sudah sejahtera seharusnya bisa mandiri, agar anggaran tidak salah sasaran,” katanya.
Selain itu, persoalan validasi data disebut menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi. Kesalahan dalam penentuan kategori ekonomi dinilai memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap program JKA.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah segera membentuk tim khusus guna melakukan pendataan ulang secara transparan dan akurat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data lapangan.
Rahmadi mengingatkan, jika polemik ini tidak segera diselesaikan, dampaknya bukan hanya pada program JKA, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan secara keseluruhan.
“Kita tidak ingin masyarakat kehilangan kepercayaan.
Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan membiarkan masalah berlarut,” pungkasnya.