Jakarta – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) belum menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan tata kelola yang membelit lembaga tersebut. Pergantian pimpinan dinilai hanya sebatas upaya pengendalian dampak atau damage control guna menjaga citra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dikutip dari Suara.com, Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan pencopotan Dadan Hindayana dan jajaran pimpinan BGN pasca-penggeledahan oleh aparat penegak hukum hanya menyentuh aspek integritas individu, sementara persoalan mendasar yang bersifat sistemik belum terselesaikan.
“Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang notabene adalah program legacy utama sang presiden,” kata Ubaid, Rabu (3/6/2026).
Menurut Ubaid, pergantian pimpinan tanpa pembenahan menyeluruh justru berpotensi membuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin bermasalah. Ia menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dievaluasi pemerintah.
JPPI menyoroti desain program MBG yang dinilai bermasalah sejak awal. Kritik publik terhadap program tersebut, menurut Ubaid, bukan semata-mata tertuju pada figur pimpinan BGN, melainkan juga pada perencanaan dan tata kelola program yang dianggap dipaksakan tanpa fondasi pengawasan yang kuat.
Dengan anggaran yang sangat besar, munculnya dugaan korupsi di level pimpinan BGN semakin memperkuat kekhawatiran publik terhadap potensi penyalahgunaan anggaran. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Selain itu, kasus hukum yang menyeret pimpinan BGN disebut telah memicu krisis kepercayaan publik. JPPI menilai sekolah, masyarakat, dan mitra pelaksana di daerah akan semakin sulit memberikan kepercayaan terhadap program yang dijalankan oleh lembaga yang tengah diterpa dugaan korupsi.
“Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah? Krisis legitimasi ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan,” ujar Ubaid.
Tak hanya itu, JPPI juga mengkritik kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai terlalu berfokus pada Program Makan Bergizi Gratis. Menurut mereka, alokasi anggaran yang besar untuk MBG berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi sektor lain, khususnya pendidikan.
Ubaid menilai anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen seharusnya dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki sarana pendidikan, dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.
Atas kondisi tersebut, JPPI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Organisasi itu meminta agar program lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar mengalami masalah gizi dan keterbatasan akses pangan.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk membuka tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran BGN secara transparan kepada publik serta memperkuat sistem pencegahan korupsi. JPPI juga meminta pemerintah mengoreksi kebijakan anggaran agar sektor pendidikan dan kesehatan tidak terus tergerus oleh pembiayaan program MBG.
“Selama pemerintah hanya fokus mengganti orang tanpa berani mengevaluasi ulang desain anggaran, transparansi institusi, dan dampak penggusuran anggaran sektor publik lain, maka BGN hanya akan menjadi pelataran baru bagi skandal-skandal berikutnya,” pungkas Ubaid.[*]