Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu malam (10/6/2026).
"Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Nurlis menegaskan, Gubernur Mualem pada prinsipnya tidak menolak proyek pengembangan Lapangan Gas Tengkulo maupun kehadiran Mubadala Energy sebagai investor. Namun, Pemerintah Aceh menginginkan sejumlah poin dalam PoD diperbaiki agar manfaat proyek tersebut benar-benar dirasakan masyarakat Aceh.
"Yang diperjuangkan Gubernur bukan menolak investasi, tetapi memastikan Aceh tidak dirugikan dan memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan sumber daya alamnya," ujar Nurlis.
Berdasarkan PoD yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari South Andaman direncanakan diproses melalui fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di lepas pantai. Selanjutnya, hasil produksi disalurkan melalui pipa bawah laut menuju Onshore Receiving Facility (ORF) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Saat ini, Mubadala Energy disebut tengah mempersiapkan proses tender pengadaan unit FPSO guna mempercepat komersialisasi gas atau fast-track development di South Andaman.
Namun, Gubernur Mualem mengusulkan skema berbeda. Pemerintah Aceh menginginkan gas dan kondensat dialirkan langsung ke daratan untuk diproses di KEK Arun melalui Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas industri yang telah tersedia.
"Skema penyaluran gas langsung ke darat akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar bagi Aceh," kata Nurlis.
Menurutnya, pengolahan gas di darat akan membuka peluang kebangkitan industri pupuk dan petrokimia di Aceh, sekaligus menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain mampu menghidupkan sektor industri turunan, fasilitas pengolahan di darat juga dinilai dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang beroperasi di tengah laut.
"Fasilitas darat akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong tumbuhnya berbagai sektor usaha baru di Aceh," ujarnya.
Nurlis juga mengungkapkan bahwa perubahan skema pengolahan dari laut ke darat bukan hal yang mustahil. Ia mencontohkan proyek Blok Masela di Laut Arafura, Maluku, yang sebelumnya menggunakan konsep pengolahan lepas pantai sebelum akhirnya dipindahkan ke darat.
"Kepala SKK Migas sendiri membenarkan hal tersebut. Beliau menyampaikan bahwa Blok Masela sudah dipindahkan dari laut ke darat," kata Nurlis.
Sebelum pertemuan itu berlangsung, SKK Migas sebenarnya telah merencanakan konferensi pers terkait perkembangan proyek Blok Andaman dan mengundang Gubernur Mualem untuk hadir sebagai narasumber.
Namun, Mualem menilai waktu pelaksanaan konferensi pers tersebut belum tepat.
"Beliau akan menentukan waktu yang lebih sesuai setelah seluruh proses revisi selesai dan masyarakat Aceh merasa nyaman dengan arah pengembangan Blok Andaman. Pertimbangan utamanya adalah kepentingan rakyat Aceh," ujar Nurlis.
Pemerintah Aceh dan SKK Migas pun sepakat bahwa konferensi pers akan digelar setelah revisi PoD mencapai titik temu.
"Setelah Gubernur menilai proyek Blok Andaman benar-benar menguntungkan bagi Aceh, barulah beliau bersedia menyampaikan secara terbuka kepada publik," pungkasnya.[*]